putusan

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 158 sampai dengan Pasal 164

Mengatur objek, pemohon, batas pengajuan, tata cara pemeriksaan cepat, akibat putusan, pemulihan, Ganti Rugi, Rehabilitasi, serta upaya hukum terhadap putusan Praperadilan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 158 sampai dengan Pasal 164

Mengatur objek, pemohon, batas pengajuan, tata cara pemeriksaan cepat, akibat putusan, pemulihan, Ganti Rugi, Rehabilitasi, serta upaya hukum terhadap putusan Praperadilan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 158 sampai dengan Pasal 164

Mengatur objek, pemohon, batas pengajuan, tata cara pemeriksaan cepat, akibat putusan, pemulihan, Ganti Rugi, Rehabilitasi, serta upaya hukum terhadap putusan Praperadilan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 158 sampai dengan Pasal 164

Mengatur objek, pemohon, batas pengajuan, tata cara pemeriksaan cepat, akibat putusan, pemulihan, Ganti Rugi, Rehabilitasi, serta upaya hukum terhadap putusan Praperadilan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 158 sampai dengan Pasal 164

Mengatur objek, pemohon, batas pengajuan, tata cara pemeriksaan cepat, akibat putusan, pemulihan, Ganti Rugi, Rehabilitasi, serta upaya hukum terhadap putusan Praperadilan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 158 sampai dengan Pasal 164

Mengatur objek, pemohon, batas pengajuan, tata cara pemeriksaan cepat, akibat putusan, pemulihan, Ganti Rugi, Rehabilitasi, serta upaya hukum terhadap putusan Praperadilan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 158 sampai dengan Pasal 164

Mengatur objek, pemohon, batas pengajuan, tata cara pemeriksaan cepat, akibat putusan, pemulihan, Ganti Rugi, Rehabilitasi, serta upaya hukum terhadap putusan Praperadilan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 176 sampai dengan Pasal 177

Mengatur hak memperoleh Rehabilitasi setelah putusan bebas atau lepas yang berkekuatan hukum tetap, bentuk Rehabilitasi, pencantuman dalam putusan, Rehabilitasi melalui Praperadilan, sumber pendanaan, dan pengaturan lebih lanjut.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 176 sampai dengan Pasal 177

Mengatur hak memperoleh Rehabilitasi setelah putusan bebas atau lepas yang berkekuatan hukum tetap, bentuk Rehabilitasi, pencantuman dalam putusan, Rehabilitasi melalui Praperadilan, sumber pendanaan, dan pengaturan lebih lanjut.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 183 sampai dengan Pasal 186

Mengatur hak Korban atas Kompensasi dari negara ketika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, bentuk Kompensasi, kewajiban pemberitahuan, penitipan, tenggang waktu pembayaran, pemberitahuan ketidakpatuhan, dan berita acara pelaksanaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 183 sampai dengan Pasal 186

Mengatur hak Korban atas Kompensasi dari negara ketika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, bentuk Kompensasi, kewajiban pemberitahuan, penitipan, tenggang waktu pembayaran, pemberitahuan ketidakpatuhan, dan berita acara pelaksanaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 183 sampai dengan Pasal 186

Mengatur hak Korban atas Kompensasi dari negara ketika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, bentuk Kompensasi, kewajiban pemberitahuan, penitipan, tenggang waktu pembayaran, pemberitahuan ketidakpatuhan, dan berita acara pelaksanaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 183 sampai dengan Pasal 186

Mengatur hak Korban atas Kompensasi dari negara ketika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, bentuk Kompensasi, kewajiban pemberitahuan, penitipan, tenggang waktu pembayaran, pemberitahuan ketidakpatuhan, dan berita acara pelaksanaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 189 sampai dengan Pasal 192

Mengatur penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana, batas waktu permohonan, kewenangan pengadilan, ruang lingkup putusan, kekuatan hukum tetap, pemeriksaan pada tingkat banding, dan keberlakuan hukum acara perdata.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 189 sampai dengan Pasal 192

Mengatur penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana, batas waktu permohonan, kewenangan pengadilan, ruang lingkup putusan, kekuatan hukum tetap, pemeriksaan pada tingkat banding, dan keberlakuan hukum acara perdata.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 189 sampai dengan Pasal 192

Mengatur penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana, batas waktu permohonan, kewenangan pengadilan, ruang lingkup putusan, kekuatan hukum tetap, pemeriksaan pada tingkat banding, dan keberlakuan hukum acara perdata.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 189 sampai dengan Pasal 192

Mengatur penggabungan gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana, batas waktu permohonan, kewenangan pengadilan, ruang lingkup putusan, kekuatan hukum tetap, pemeriksaan pada tingkat banding, dan keberlakuan hukum acara perdata.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 207 sampai dengan Pasal 209

Mengatur kewajiban mengundurkan diri karena hubungan keluarga, penggantian aparatur persidangan, pemeriksaan ulang apabila ketentuan tersebut dilanggar, larangan Hakim menunjukkan pendapat mengenai kesalahan Terdakwa sebelum putusan, serta pemeriksaan kehadiran dan perintah menghadapkan Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 207 sampai dengan Pasal 209

Mengatur kewajiban mengundurkan diri karena hubungan keluarga, penggantian aparatur persidangan, pemeriksaan ulang apabila ketentuan tersebut dilanggar, larangan Hakim menunjukkan pendapat mengenai kesalahan Terdakwa sebelum putusan, serta pemeriksaan kehadiran dan perintah menghadapkan Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 207 sampai dengan Pasal 209

Mengatur kewajiban mengundurkan diri karena hubungan keluarga, penggantian aparatur persidangan, pemeriksaan ulang apabila ketentuan tersebut dilanggar, larangan Hakim menunjukkan pendapat mengenai kesalahan Terdakwa sebelum putusan, serta pemeriksaan kehadiran dan perintah menghadapkan Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 231 dan Pasal 232

Mengatur penyampaian kesimpulan lisan atas pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan dan jawaban, penutupan serta pembukaan kembali pemeriksaan, dan dasar musyawarah majelis untuk mengambil putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 231 dan Pasal 232

Mengatur penyampaian kesimpulan lisan atas pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan dan jawaban, penutupan serta pembukaan kembali pemeriksaan, dan dasar musyawarah majelis untuk mengambil putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 233

Mengatur pengambilan putusan melalui permufakatan bulat, suara terbanyak, pendapat yang paling menguntungkan bagi Terdakwa apabila tidak tercapai mayoritas, pencatatan secara rahasia, serta waktu pengumuman putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 244

Mengatur putusan pemidanaan atau tindakan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pelepasan Terdakwa dari tahanan, serta kemungkinan perintah Penahanan setelah pemidanaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 246 sampai dengan Pasal 247

Mengatur Putusan Pemaafan Hakim bagi Terdakwa yang terbukti bersalah tanpa penjatuhan pidana atau tindakan, pertimbangan pemaafan, Upaya Hukum, pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, serta penetapan status dan penyerahan barang bukti.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 246 sampai dengan Pasal 247

Mengatur Putusan Pemaafan Hakim bagi Terdakwa yang terbukti bersalah tanpa penjatuhan pidana atau tindakan, pertimbangan pemaafan, Upaya Hukum, pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, serta penetapan status dan penyerahan barang bukti.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 248 sampai dengan Pasal 250

Mengatur keabsahan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kehadiran Terdakwa saat putusan, pemberitahuan hak setelah putusan pemidanaan, unsur wajib putusan pemidanaan, akibat batal demi hukum, dan pelaksanaan segera putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 248 sampai dengan Pasal 250

Mengatur keabsahan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kehadiran Terdakwa saat putusan, pemberitahuan hak setelah putusan pemidanaan, unsur wajib putusan pemidanaan, akibat batal demi hukum, dan pelaksanaan segera putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 248 sampai dengan Pasal 250

Mengatur keabsahan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kehadiran Terdakwa saat putusan, pemberitahuan hak setelah putusan pemidanaan, unsur wajib putusan pemidanaan, akibat batal demi hukum, dan pelaksanaan segera putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 251 sampai dengan Pasal 253

Mengatur kewajiban Hakim mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan mencantumkannya dalam bagian khusus putusan, penggantian Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat yang berhalangan, serta muatan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 251 sampai dengan Pasal 253

Mengatur kewajiban Hakim mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan mencantumkannya dalam bagian khusus putusan, penggantian Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat yang berhalangan, serta muatan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 251 sampai dengan Pasal 253

Mengatur kewajiban Hakim mempertimbangkan pedoman pemidanaan dan mencantumkannya dalam bagian khusus putusan, penggantian Hakim, Penuntut Umum, atau Advokat yang berhalangan, serta muatan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 254 sampai dengan Pasal 256

Mengatur penandatanganan petikan putusan, pencatatan putusan pada surat palsu atau dipalsukan, serta kewajiban, isi, permintaan catatan khusus, dan penandatanganan berita acara sidang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 254 sampai dengan Pasal 256

Mengatur penandatanganan petikan putusan, pencatatan putusan pada surat palsu atau dipalsukan, serta kewajiban, isi, permintaan catatan khusus, dan penandatanganan berita acara sidang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 254 sampai dengan Pasal 256

Mengatur penandatanganan petikan putusan, pencatatan putusan pada surat palsu atau dipalsukan, serta kewajiban, isi, permintaan catatan khusus, dan penandatanganan berita acara sidang.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 257

Mengatur perkara yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, tata cara pemberitahuan dakwaan secara lisan, pemeriksaan tambahan, penundaan untuk pembelaan, bentuk putusan, batas pidana penjara, dan pemeriksaan oleh Hakim tunggal.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 261 sampai dengan Pasal 264

Mengatur penyederhanaan perkara lalu lintas, sumpah Saksi dalam acara cepat, pencatatan putusan, pengecualian pembuatan berita acara sidang, serta keberlakuan ketentuan acara lain sepanjang tidak bertentangan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 261 sampai dengan Pasal 264

Mengatur penyederhanaan perkara lalu lintas, sumpah Saksi dalam acara cepat, pencatatan putusan, pengecualian pembuatan berita acara sidang, serta keberlakuan ketentuan acara lain sepanjang tidak bertentangan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 261 sampai dengan Pasal 264

Mengatur penyederhanaan perkara lalu lintas, sumpah Saksi dalam acara cepat, pencatatan putusan, pengecualian pembuatan berita acara sidang, serta keberlakuan ketentuan acara lain sepanjang tidak bertentangan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 261 sampai dengan Pasal 264

Mengatur penyederhanaan perkara lalu lintas, sumpah Saksi dalam acara cepat, pencatatan putusan, pengecualian pembuatan berita acara sidang, serta keberlakuan ketentuan acara lain sepanjang tidak bertentangan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 265 sampai dengan Pasal 267

Mengatur perwakilan Terdakwa dalam acara pemeriksaan cepat, kelanjutan sidang tanpa kehadiran Terdakwa, pemberitahuan amar putusan, perlawanan terhadap putusan di luar hadir, akibat perlawanan, dan pengembalian benda sitaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 265 sampai dengan Pasal 267

Mengatur perwakilan Terdakwa dalam acara pemeriksaan cepat, kelanjutan sidang tanpa kehadiran Terdakwa, pemberitahuan amar putusan, perlawanan terhadap putusan di luar hadir, akibat perlawanan, dan pengembalian benda sitaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 265 sampai dengan Pasal 267

Mengatur perwakilan Terdakwa dalam acara pemeriksaan cepat, kelanjutan sidang tanpa kehadiran Terdakwa, pemberitahuan amar putusan, perlawanan terhadap putusan di luar hadir, akibat perlawanan, dan pengembalian benda sitaan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 273 sampai dengan Pasal 280

Mengatur pembebanan biaya perkara, sumpah di luar sidang, penyimpanan arsip putusan, buku daftar perkara, pemberian petikan dan salinan putusan, tata cara panggilan, penghitungan jangka waktu, serta penggantian biaya bagi Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 273 sampai dengan Pasal 280

Mengatur pembebanan biaya perkara, sumpah di luar sidang, penyimpanan arsip putusan, buku daftar perkara, pemberian petikan dan salinan putusan, tata cara panggilan, penghitungan jangka waktu, serta penggantian biaya bagi Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 273 sampai dengan Pasal 280

Mengatur pembebanan biaya perkara, sumpah di luar sidang, penyimpanan arsip putusan, buku daftar perkara, pemberian petikan dan salinan putusan, tata cara panggilan, penghitungan jangka waktu, serta penggantian biaya bagi Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 273 sampai dengan Pasal 280

Mengatur pembebanan biaya perkara, sumpah di luar sidang, penyimpanan arsip putusan, buku daftar perkara, pemberian petikan dan salinan putusan, tata cara panggilan, penghitungan jangka waktu, serta penggantian biaya bagi Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 273 sampai dengan Pasal 280

Mengatur pembebanan biaya perkara, sumpah di luar sidang, penyimpanan arsip putusan, buku daftar perkara, pemberian petikan dan salinan putusan, tata cara panggilan, penghitungan jangka waktu, serta penggantian biaya bagi Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 273 sampai dengan Pasal 280

Mengatur pembebanan biaya perkara, sumpah di luar sidang, penyimpanan arsip putusan, buku daftar perkara, pemberian petikan dan salinan putusan, tata cara panggilan, penghitungan jangka waktu, serta penggantian biaya bagi Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 273 sampai dengan Pasal 280

Mengatur pembebanan biaya perkara, sumpah di luar sidang, penyimpanan arsip putusan, buku daftar perkara, pemberian petikan dan salinan putusan, tata cara panggilan, penghitungan jangka waktu, serta penggantian biaya bagi Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 273 sampai dengan Pasal 280

Mengatur pembebanan biaya perkara, sumpah di luar sidang, penyimpanan arsip putusan, buku daftar perkara, pemberian petikan dan salinan putusan, tata cara panggilan, penghitungan jangka waktu, serta penggantian biaya bagi Saksi atau Ahli.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 294 sampai dengan Pasal 298

Mengatur imparsialitas dan larangan konflik kepentingan pada tingkat banding, koreksi kekeliruan pemeriksaan tingkat pertama, kewenangan pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, membatalkan, atau mengadili sendiri, status penahanan Terdakwa, serta tata cara pembacaan, pengumuman, penyampaian, dan pemberitahuan putusan banding.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 294 sampai dengan Pasal 298

Mengatur imparsialitas dan larangan konflik kepentingan pada tingkat banding, koreksi kekeliruan pemeriksaan tingkat pertama, kewenangan pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, membatalkan, atau mengadili sendiri, status penahanan Terdakwa, serta tata cara pembacaan, pengumuman, penyampaian, dan pemberitahuan putusan banding.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 294 sampai dengan Pasal 298

Mengatur imparsialitas dan larangan konflik kepentingan pada tingkat banding, koreksi kekeliruan pemeriksaan tingkat pertama, kewenangan pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, membatalkan, atau mengadili sendiri, status penahanan Terdakwa, serta tata cara pembacaan, pengumuman, penyampaian, dan pemberitahuan putusan banding.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 294 sampai dengan Pasal 298

Mengatur imparsialitas dan larangan konflik kepentingan pada tingkat banding, koreksi kekeliruan pemeriksaan tingkat pertama, kewenangan pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, membatalkan, atau mengadili sendiri, status penahanan Terdakwa, serta tata cara pembacaan, pengumuman, penyampaian, dan pemberitahuan putusan banding.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 294 sampai dengan Pasal 298

Mengatur imparsialitas dan larangan konflik kepentingan pada tingkat banding, koreksi kekeliruan pemeriksaan tingkat pertama, kewenangan pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, membatalkan, atau mengadili sendiri, status penahanan Terdakwa, serta tata cara pembacaan, pengumuman, penyampaian, dan pemberitahuan putusan banding.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 299 sampai dengan Pasal 302

Mengatur putusan yang dapat dan tidak dapat dimohonkan kasasi, tenggang waktu pengajuan, pencatatan dan pemberitahuan permohonan, akibat keterlambatan, serta pencabutan permohonan kasasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 299 sampai dengan Pasal 302

Mengatur putusan yang dapat dan tidak dapat dimohonkan kasasi, tenggang waktu pengajuan, pencatatan dan pemberitahuan permohonan, akibat keterlambatan, serta pencabutan permohonan kasasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 299 sampai dengan Pasal 302

Mengatur putusan yang dapat dan tidak dapat dimohonkan kasasi, tenggang waktu pengajuan, pencatatan dan pemberitahuan permohonan, akibat keterlambatan, serta pencabutan permohonan kasasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 299 sampai dengan Pasal 302

Mengatur putusan yang dapat dan tidak dapat dimohonkan kasasi, tenggang waktu pengajuan, pencatatan dan pemberitahuan permohonan, akibat keterlambatan, serta pencabutan permohonan kasasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 308 sampai dengan Pasal 313

Mengatur ruang lingkup pemeriksaan kasasi, larangan penilaian ulang fakta, susunan majelis dan dasar berkas pemeriksaan, pemanggilan pihak, peralihan kewenangan penahanan, putusan menerima atau menolak kasasi, akibat pembatalan putusan, pemberian petikan atau salinan putusan, serta penerapan terhadap peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 308 sampai dengan Pasal 313

Mengatur ruang lingkup pemeriksaan kasasi, larangan penilaian ulang fakta, susunan majelis dan dasar berkas pemeriksaan, pemanggilan pihak, peralihan kewenangan penahanan, putusan menerima atau menolak kasasi, akibat pembatalan putusan, pemberian petikan atau salinan putusan, serta penerapan terhadap peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 308 sampai dengan Pasal 313

Mengatur ruang lingkup pemeriksaan kasasi, larangan penilaian ulang fakta, susunan majelis dan dasar berkas pemeriksaan, pemanggilan pihak, peralihan kewenangan penahanan, putusan menerima atau menolak kasasi, akibat pembatalan putusan, pemberian petikan atau salinan putusan, serta penerapan terhadap peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 308 sampai dengan Pasal 313

Mengatur ruang lingkup pemeriksaan kasasi, larangan penilaian ulang fakta, susunan majelis dan dasar berkas pemeriksaan, pemanggilan pihak, peralihan kewenangan penahanan, putusan menerima atau menolak kasasi, akibat pembatalan putusan, pemberian petikan atau salinan putusan, serta penerapan terhadap peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 308 sampai dengan Pasal 313

Mengatur ruang lingkup pemeriksaan kasasi, larangan penilaian ulang fakta, susunan majelis dan dasar berkas pemeriksaan, pemanggilan pihak, peralihan kewenangan penahanan, putusan menerima atau menolak kasasi, akibat pembatalan putusan, pemberian petikan atau salinan putusan, serta penerapan terhadap peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 308 sampai dengan Pasal 313

Mengatur ruang lingkup pemeriksaan kasasi, larangan penilaian ulang fakta, susunan majelis dan dasar berkas pemeriksaan, pemanggilan pihak, peralihan kewenangan penahanan, putusan menerima atau menolak kasasi, akibat pembatalan putusan, pemberian petikan atau salinan putusan, serta penerapan terhadap peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 314 sampai dengan Pasal 317

Mengatur kewenangan Jaksa Agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, larangan merugikan pihak yang berkepentingan, tata cara permohonan dan penyampaian risalah, pengiriman permohonan kepada Mahkamah Agung, penyampaian putusan, serta penerapannya pada peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 314 sampai dengan Pasal 317

Mengatur kewenangan Jaksa Agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, larangan merugikan pihak yang berkepentingan, tata cara permohonan dan penyampaian risalah, pengiriman permohonan kepada Mahkamah Agung, penyampaian putusan, serta penerapannya pada peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 314 sampai dengan Pasal 317

Mengatur kewenangan Jaksa Agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, larangan merugikan pihak yang berkepentingan, tata cara permohonan dan penyampaian risalah, pengiriman permohonan kepada Mahkamah Agung, penyampaian putusan, serta penerapannya pada peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 314 sampai dengan Pasal 317

Mengatur kewenangan Jaksa Agung mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, larangan merugikan pihak yang berkepentingan, tata cara permohonan dan penyampaian risalah, pengiriman permohonan kepada Mahkamah Agung, penyampaian putusan, serta penerapannya pada peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 318 sampai dengan Pasal 320

Mengatur pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, batas pengajuan, pengajuan melalui pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan alasan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan dan pendapat, serta pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 318 sampai dengan Pasal 320

Mengatur pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, batas pengajuan, pengajuan melalui pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan alasan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan dan pendapat, serta pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 318 sampai dengan Pasal 320

Mengatur pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, batas pengajuan, pengajuan melalui pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan alasan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan dan pendapat, serta pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 321 sampai dengan Pasal 323

Mengatur larangan Hakim kasasi memeriksa peninjauan kembali atas perkara yang sama, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali, bentuk putusan yang dapat dijatuhkan, hak atas Ganti Rugi dan Rehabilitasi, serta pengaruh permohonan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 321 sampai dengan Pasal 323

Mengatur larangan Hakim kasasi memeriksa peninjauan kembali atas perkara yang sama, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali, bentuk putusan yang dapat dijatuhkan, hak atas Ganti Rugi dan Rehabilitasi, serta pengaruh permohonan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 321 sampai dengan Pasal 323

Mengatur larangan Hakim kasasi memeriksa peninjauan kembali atas perkara yang sama, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali, bentuk putusan yang dapat dijatuhkan, hak atas Ganti Rugi dan Rehabilitasi, serta pengaruh permohonan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 324 sampai dengan Pasal 325

Mengatur bahwa permintaan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan, kelanjutan permohonan oleh ahli waris apabila pemohon meninggal dunia, serta penerapan ketentuan peninjauan kembali secara mutatis mutandis dalam lingkungan peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 324 sampai dengan Pasal 325

Mengatur bahwa permintaan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan, kelanjutan permohonan oleh ahli waris apabila pemohon meninggal dunia, serta penerapan ketentuan peninjauan kembali secara mutatis mutandis dalam lingkungan peradilan militer.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 333

Mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi, yaitu pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 334 sampai dengan Pasal 337

Mengatur dasar pelaksanaan putusan Korporasi, penggunaan petikan putusan, tenggang waktu pembayaran denda, penyitaan dan pelelangan harta benda, kehadiran hakim pengawas, serta pelaksanaan pidana denda terhadap penanggung jawab Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 334 sampai dengan Pasal 337

Mengatur dasar pelaksanaan putusan Korporasi, penggunaan petikan putusan, tenggang waktu pembayaran denda, penyitaan dan pelelangan harta benda, kehadiran hakim pengawas, serta pelaksanaan pidana denda terhadap penanggung jawab Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 334 sampai dengan Pasal 337

Mengatur dasar pelaksanaan putusan Korporasi, penggunaan petikan putusan, tenggang waktu pembayaran denda, penyitaan dan pelelangan harta benda, kehadiran hakim pengawas, serta pelaksanaan pidana denda terhadap penanggung jawab Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 334 sampai dengan Pasal 337

Mengatur dasar pelaksanaan putusan Korporasi, penggunaan petikan putusan, tenggang waktu pembayaran denda, penyitaan dan pelelangan harta benda, kehadiran hakim pengawas, serta pelaksanaan pidana denda terhadap penanggung jawab Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 338 sampai dengan Pasal 341

Mengatur pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi berdasarkan putusan pengadilan, perampasan barang dan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti rugi atau Restitusi, penyitaan dan pelelangan harta benda Korporasi, serta pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 338 sampai dengan Pasal 341

Mengatur pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi berdasarkan putusan pengadilan, perampasan barang dan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti rugi atau Restitusi, penyitaan dan pelelangan harta benda Korporasi, serta pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 338 sampai dengan Pasal 341

Mengatur pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi berdasarkan putusan pengadilan, perampasan barang dan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti rugi atau Restitusi, penyitaan dan pelelangan harta benda Korporasi, serta pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 338 sampai dengan Pasal 341

Mengatur pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi berdasarkan putusan pengadilan, perampasan barang dan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti rugi atau Restitusi, penyitaan dan pelelangan harta benda Korporasi, serta pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 342 sampai dengan Pasal 345

Mengatur pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum, penyampaian salinan putusan, pelaksanaan pidana terhadap orang perseorangan dan Korporasi, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 342 sampai dengan Pasal 345

Mengatur pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum, penyampaian salinan putusan, pelaksanaan pidana terhadap orang perseorangan dan Korporasi, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 342 sampai dengan Pasal 345

Mengatur pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum, penyampaian salinan putusan, pelaksanaan pidana terhadap orang perseorangan dan Korporasi, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 342 sampai dengan Pasal 345

Mengatur pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap oleh Penuntut Umum, penyampaian salinan putusan, pelaksanaan pidana terhadap orang perseorangan dan Korporasi, urutan pelaksanaan pidana penjara, pembinaan narapidana, pembayaran pidana denda, pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara, dan pemulihan aset kepada Korban atau pihak yang berhak.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 346 sampai dengan Pasal 348

Mengatur permohonan angsuran pidana denda, tindakan Jaksa jika denda tidak dibayar, pengecualian harta benda yang tidak dapat disita, pelaksanaan putusan ganti rugi, penyerahan ganti rugi kepada Korban, serta pembebanan biaya perkara dan/atau ganti rugi terhadap lebih dari satu Terpidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 346 sampai dengan Pasal 348

Mengatur permohonan angsuran pidana denda, tindakan Jaksa jika denda tidak dibayar, pengecualian harta benda yang tidak dapat disita, pelaksanaan putusan ganti rugi, penyerahan ganti rugi kepada Korban, serta pembebanan biaya perkara dan/atau ganti rugi terhadap lebih dari satu Terpidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 346 sampai dengan Pasal 348

Mengatur permohonan angsuran pidana denda, tindakan Jaksa jika denda tidak dibayar, pengecualian harta benda yang tidak dapat disita, pelaksanaan putusan ganti rugi, penyerahan ganti rugi kepada Korban, serta pembebanan biaya perkara dan/atau ganti rugi terhadap lebih dari satu Terpidana.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 349 sampai dengan Pasal 352

Mengatur pelaksanaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan, pencabutan hak tertentu, pemenuhan kewajiban adat beserta ganti rugi apabila tidak terpenuhi, serta pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi termasuk penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 349 sampai dengan Pasal 352

Mengatur pelaksanaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan, pencabutan hak tertentu, pemenuhan kewajiban adat beserta ganti rugi apabila tidak terpenuhi, serta pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi termasuk penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 349 sampai dengan Pasal 352

Mengatur pelaksanaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan, pencabutan hak tertentu, pemenuhan kewajiban adat beserta ganti rugi apabila tidak terpenuhi, serta pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi termasuk penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 349 sampai dengan Pasal 352

Mengatur pelaksanaan pidana pengawasan, pidana kerja sosial, tindakan, pencabutan hak tertentu, pemenuhan kewajiban adat beserta ganti rugi apabila tidak terpenuhi, serta pelaksanaan pidana tambahan terhadap Korporasi termasuk penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Korporasi.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 353 sampai dengan Pasal 359

Mengatur penunjukan paling sedikit 3 Hakim pengawas dan pengamat, pelibatan pihak terkait, berita acara dan register pelaksanaan putusan, ruang lingkup pengawasan serta pengamatan, koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan, dan pelaporan berkala kepada ketua pengadilan.

CAKUPAN KNOWLEDGE CARDPasal 353 sampai dengan Pasal 359

Mengatur penunjukan paling sedikit 3 Hakim pengawas dan pengamat, pelibatan pihak terkait, berita acara dan register pelaksanaan putusan, ruang lingkup pengawasan serta pengamatan, koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan, dan pelaporan berkala kepada ketua pengadilan.