KUHAP · Pasal 207 sampai dengan Pasal 209

Pasal 207

Imparsialitas Hakim dan Kehadiran Saksi atau Ahli

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur kewajiban mengundurkan diri karena hubungan keluarga, penggantian aparatur persidangan, pemeriksaan ulang apabila ketentuan tersebut dilanggar, larangan Hakim menunjukkan pendapat mengenai kesalahan Terdakwa sebelum putusan, serta pemeriksaan kehadiran dan perintah menghadapkan Saksi atau Ahli.

Pasal 207

(1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk Mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim ketua sidang, salah seorang Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera.

(2) Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Advokat.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, dan panitera yang mengundurkan diri harus diganti.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.

Penjelasan Resmi Pasal 207

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian dari acara pemeriksaan biasa yang menjaga imparsialitas aparatur persidangan dan mengatur kesiapan pemeriksaan Saksi atau Ahli.

Topik Utama

  • pengunduran diri karena hubungan keluarga;
  • penggantian Hakim, Penuntut Umum, dan panitera;
  • pemeriksaan ulang dengan susunan lain;
  • larangan menyatakan pendapat sebelum putusan;
  • pemisahan dan kehadiran Saksi atau Ahli;
  • perintah menghadapkan Saksi atau Ahli.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 207

(1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk Mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim ketua sidang, salah seorang Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera.

(2) Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Advokat.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi, Hakim ketua sidang, Hakim anggota, Penuntut Umum, dan panitera yang mengundurkan diri harus diganti.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal putusan wajib diadili ulang dengan susunan yang lain.

Penjelasan Resmi Pasal 207

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 207 sampai dengan Pasal 209.

Ringkasan Materi

Ketentuan ini membentuk pengamanan prosedural terhadap benturan hubungan keluarga, prasangka sebelum putusan, dan kemungkinan saling memengaruhi antar-Saksi. Pelanggaran kewajiban penggantian setelah pengunduran diri dapat mengakibatkan perkara wajib diadili ulang dengan susunan lain.

Catatan Penerapan

Pada awal pemeriksaan perlu dipastikan tidak terdapat hubungan keluarga sebagaimana Pasal 207. Pemeriksaan kehadiran Saksi atau Ahli dan perintah agar mereka tidak saling berhubungan sebelum memberikan keterangan sebaiknya dicatat secara tertib dalam berita acara sidang. Audit final mengonfirmasi bahwa Pasal 209 ayat (2) pada bagian akhir secara literal hanya menyebut “Saksi tersebut”; Penjelasan ayat (2) kemudian menegaskan bahwa kewajiban hadir tersebut berlaku pula bagi Ahli.