KUHAP · Pasal 246 sampai dengan Pasal 247

Pasal 246

Putusan Pemaafan Hakim dan Penetapan Barang Bukti

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur Putusan Pemaafan Hakim bagi Terdakwa yang terbukti bersalah tanpa penjatuhan pidana atau tindakan, pertimbangan pemaafan, Upaya Hukum, pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung, serta penetapan status dan penyerahan barang bukti.

Pasal 246

(1) Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan:

a. ringannya perbuatan;

b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau

c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai jenis putusan tersendiri, yaitu Putusan Pemaafan Hakim.

(3) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengajukan Upaya Hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, dan syarat Putusan Pemaafan Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Penjelasan Resmi Pasal 246

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian dari BAB XV mengenai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, khususnya jenis putusan dan penetapan terhadap barang bukti setelah putusan.

Topik Utama

Pemidanaan, Putusan Pemaafan Hakim, Upaya Hukum, barang bukti, dan administrasi putusan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 246

(1) Hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah, namun tidak menjatuhkan pidana atau tindakan, dengan mempertimbangkan:

a. ringannya perbuatan;

b. keadaan pribadi pelaku; dan/atau

c. keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai jenis putusan tersendiri, yaitu Putusan Pemaafan Hakim.

(3) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengajukan Upaya Hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, format, dan syarat Putusan Pemaafan Hakim diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Penjelasan Resmi Pasal 246

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Halaman ini mencakup Putusan Pemaafan Hakim dan pengaturan mengenai penyerahan, perampasan, pemusnahan, atau perusakan barang bukti dalam putusan.

Ringkasan Materi

Putusan Pemaafan Hakim merupakan jenis putusan tersendiri: kesalahan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti, tetapi Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana. Putusan tersebut dapat diajukan Upaya Hukum. Pengadilan juga wajib menetapkan status barang bukti dan pihak yang berhak menerimanya, kecuali barang bukti harus dirampas, dimusnahkan, atau dirusak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Catatan Penerapan

Pertimbangan Putusan Pemaafan Hakim harus membedakan secara tegas antara pembuktian kesalahan dan alasan tidak dijatuhkannya pidana atau tindakan. Amar mengenai barang bukti harus menyebut secara jelas identitas barang, pihak yang berhak menerima, serta dasar perampasan, pemusnahan, atau perusakan apabila barang tidak dikembalikan.