Pasal 186
(1) Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Kompensasi dan disampaikan kepada Korban.
(2) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Keluarga Korban;
b. Penyidik; dan
c. pengadilan.
Pasal 186
Kompensasi
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur hak Korban atas Kompensasi dari negara ketika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, bentuk Kompensasi, kewajiban pemberitahuan, penitipan, tenggang waktu pembayaran, pemberitahuan ketidakpatuhan, dan berita acara pelaksanaan.
Penjelasan Resmi Pasal 186
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
BAB XIII Bagian Keempat mengenai Kompensasi.
Topik Utama
Kompensasi; perlindungan Korban; pelaksanaan putusan; administrasi perkara.
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 186
(1) Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Kompensasi dan disampaikan kepada Korban.
(2) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a. Keluarga Korban;
b. Penyidik; dan
c. pengadilan.
Penjelasan Resmi Pasal 186
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan
Mengatur hak Korban atas Kompensasi yang diberikan negara ketika pelaku tidak dapat membayar Restitusi, prosedur pemberitahuan, penitipan, pembayaran, dan dokumentasi pelaksanaan.
Ringkasan Materi
Kompensasi merupakan mekanisme pembayaran oleh negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi Restitusi. Penegak hukum wajib memberitahukan hak tersebut dan Jaksa mendokumentasikan pelaksanaannya.
Catatan Penerapan
Perlu dibedakan secara tegas antara Restitusi oleh pelaku dan Kompensasi oleh negara, termasuk dasar ketidakmampuan pelaku, isi putusan, tenggang waktu, dan berita acara pelaksanaan.