Kompensasi
RINGKASAN PASAL
Mengatur hak Korban atas Kompensasi dari negara ketika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, bentuk Kompensasi, kewajiban pemberitahuan, penitipan, tenggang waktu pembayaran, pemberitahuan ketidakpatuhan, dan berita acara pelaksanaan.
(1) Korban berhak mendapatkan Kompensasi.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh negara dalam hal pelaku tindak pidana tidak dapat membayar Restitusi.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
BAB XIII Bagian Keempat mengenai Kompensasi.
Kompensasi; perlindungan Korban; pelaksanaan putusan; administrasi perkara.
BUNYI PASAL
(1) Korban berhak mendapatkan Kompensasi.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh negara dalam hal pelaku tindak pidana tidak dapat membayar Restitusi.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
PUTUSAN MK
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
LAINNYA
Mengatur hak Korban atas Kompensasi yang diberikan negara ketika pelaku tidak dapat membayar Restitusi, prosedur pemberitahuan, penitipan, pembayaran, dan dokumentasi pelaksanaan.
Kompensasi merupakan mekanisme pembayaran oleh negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi Restitusi. Penegak hukum wajib memberitahukan hak tersebut dan Jaksa mendokumentasikan pelaksanaannya.
Perlu dibedakan secara tegas antara Restitusi oleh pelaku dan Kompensasi oleh negara, termasuk dasar ketidakmampuan pelaku, isi putusan, tenggang waktu, dan berita acara pelaksanaan.