KUHAP · Pasal 244

Pasal 244

Putusan Pemidanaan, Bebas, dan Lepas

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur putusan pemidanaan atau tindakan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pelepasan Terdakwa dari tahanan, serta kemungkinan perintah Penahanan setelah pemidanaan.

Pasal 244

(1) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyalinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.

(2) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.

(3) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(4) Dalam hal Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

(5) Dalam hal Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

(6) Dalam hal Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5).

Penjelasan Resmi Pasal 244

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Pasal ini berada dalam Bagian Kelima BAB XV mengenai Putusan dan mengatur bentuk putusan berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan serta akibatnya terhadap status Penahanan Terdakwa.

Topik Utama

Putusan; pemidanaan; tindakan; putusan bebas; putusan lepas; Penahanan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 244

(1) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyalinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.

(2) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.

(3) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(4) Dalam hal Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

(5) Dalam hal Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

(6) Dalam hal Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5).

Penjelasan Resmi Pasal 244

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Putusan pemidanaan atau tindakan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pelepasan Terdakwa dari tahanan, dan perintah Penahanan setelah pemidanaan.

Ringkasan Materi

Pasal 244 membedakan tiga bentuk putusan berdasarkan hasil pemeriksaan: pemidanaan atau tindakan apabila dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan; putusan bebas apabila dakwaan tidak terbukti; dan putusan lepas apabila perbuatan terbukti tetapi terdapat dasar peniadaan pidana. Pasal ini juga mengatur pelepasan dari tahanan dan kemungkinan perintah Penahanan setelah pemidanaan.

Catatan Penerapan

Pembedaan antara putusan bebas dan putusan lepas harus didasarkan pada hasil penilaian terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan serta keberadaan dasar peniadaan pidana. Akibat terhadap status Penahanan harus dinyatakan dan dilaksanakan sesuai jenis putusan serta ketentuan mengenai upaya banding.