Pasal 248
Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Pasal 248
Pengucapan Putusan dan Muatan Putusan Pemidanaan
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur keabsahan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kehadiran Terdakwa saat putusan, pemberitahuan hak setelah putusan pemidanaan, unsur wajib putusan pemidanaan, akibat batal demi hukum, dan pelaksanaan segera putusan.
Penjelasan Resmi Pasal 248
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
Bagian pengaturan mengenai pengucapan Putusan Pengadilan dan muatan wajib putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama.
Topik Utama
- Sidang terbuka untuk umum
- Kehadiran Terdakwa
- Hak Terdakwa setelah putusan
- Muatan wajib putusan pemidanaan
- Putusan batal demi hukum
- Pelaksanaan putusan
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 248
Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Penjelasan Resmi Pasal 248
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan
Pasal 248 sampai dengan Pasal 250 mengatur syarat sah putusan, kehadiran Terdakwa, pemberitahuan hak setelah putusan, unsur formal dan materiil putusan pemidanaan, akibat hukum apabila unsur tertentu tidak dipenuhi, dan pelaksanaan putusan.
Ringkasan Materi
Keabsahan Putusan Pengadilan bergantung pada pengucapannya dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pada prinsipnya diucapkan dengan hadirnya Terdakwa dan harus disertai pemberitahuan hak setelah putusan. Putusan pemidanaan wajib memuat unsur-unsur tertentu, dan ketiadaan sebagian unsur tersebut berakibat putusan batal demi hukum.
Catatan Penerapan
Dalam pemeriksaan konsep putusan perlu dipastikan seluruh komponen wajib Pasal 250 ayat (1) tercantum secara tepat. Pemeriksaan khusus diperlukan terhadap huruf yang disebut dalam ayat (2), karena kekurangannya berakibat batal demi hukum. Perlu pula dicatat bahwa tidak semua unsur pada ayat (1) dicantumkan sebagai unsur yang menimbulkan akibat batal demi hukum.