KUHAP · Pasal 294 sampai dengan Pasal 298

Pasal 294

Imparsialitas, Koreksi Pemeriksaan, Putusan, dan Pemberitahuan Banding

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur imparsialitas dan larangan konflik kepentingan pada tingkat banding, koreksi kekeliruan pemeriksaan tingkat pertama, kewenangan pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, membatalkan, atau mengadili sendiri, status penahanan Terdakwa, serta tata cara pembacaan, pengumuman, penyampaian, dan pemberitahuan putusan banding.

Pasal 294

(1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dan ketentuan mengenai larangan Mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.

(2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk Mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 berlaku secara mutatis mutandis bagi Hakim dan/atau panitera tingkat banding dan Hakim dan/atau panitera tingkat pertama yang telah Mengadili perkara yang sama.

(3) Dalam hal Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi Hakim pada pengadilan tinggi, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Penjelasan Resmi Pasal 294

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian Kesatu BAB XVI mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding. Ketentuan ini mengatur jaminan imparsialitas pemeriksa banding, perbaikan kesalahan pemeriksaan tingkat pertama, ruang lingkup putusan pengadilan tinggi, status penahanan Terdakwa, dan administrasi penyampaian putusan banding.

Topik Utama

Imparsialitas Hakim; konflik kepentingan; koreksi hukum acara; putusan banding; penahanan; pembacaan dan pemberitahuan putusan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 294

(1) Ketentuan mengenai larangan bagi Hakim menunjukkan sikap atau pernyataan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dan ketentuan mengenai larangan Mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.

(2) Ketentuan mengenai Hakim wajib mengundurkan diri untuk Mengadili perkara yang terikat hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 berlaku secara mutatis mutandis bagi Hakim dan/atau panitera tingkat banding dan Hakim dan/atau panitera tingkat pertama yang telah Mengadili perkara yang sama.

(3) Dalam hal Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi Hakim pada pengadilan tinggi, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Penjelasan Resmi Pasal 294

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 294 sampai dengan Pasal 298.

Ringkasan Materi

Ketentuan ini memastikan pemeriksaan banding dilakukan oleh Hakim dan panitera yang bebas dari konflik kepentingan serta tidak pernah menangani perkara yang sama pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi dapat memperbaiki sendiri atau memerintahkan pengadilan negeri memperbaiki kelalaian, kekeliruan, atau ketidaklengkapan pemeriksaan. Putusan banding dapat menguatkan, mengubah, membatalkan, atau mengadili sendiri perkara. Putusan juga wajib menentukan status penahanan dan diumumkan serta diberitahukan melalui tata cara yang ditentukan.

Catatan Penerapan

Rujukan Pasal 296 ayat (2) kepada Pasal 295 ayat (2) telah diperiksa secara visual dan dipertahankan sesuai naskah resmi, meskipun substansi yang dirujuk berkaitan dengan pelimpahan perkara kepada pengadilan yang berwenang. Seluruh tenggang waktu penyampaian putusan dan pencatatan pemberitahuan perlu dimonitor dalam administrasi perkara banding.