Pemeriksaan Cepat, Putusan, dan Pencatatan
RINGKASAN PASAL
Mengatur penyederhanaan perkara lalu lintas, sumpah Saksi dalam acara cepat, pencatatan putusan, pengecualian pembuatan berita acara sidang, serta keberlakuan ketentuan acara lain sepanjang tidak bertentangan.
(1) Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera.
(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, dengan tetap dilakukan secara teliti dan hati-hati.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Bagian Ketujuh BAB XV mengenai Acara Pemeriksaan Cepat.
Pembuktian; Administrasi Perkara.
BUNYI PASAL
(1) Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera.
(2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, dengan tetap dilakukan secara teliti dan hati-hati.
Ayat (2)
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
PUTUSAN MK
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
LAINNYA
Mengatur penyederhanaan administrasi perkara lalu lintas, sumpah Saksi, pencatatan putusan, berita acara sidang, dan hubungan dengan ketentuan acara lain dalam BAB XV.
Acara pemeriksaan cepat menggunakan administrasi yang lebih sederhana, tetapi tetap mewajibkan pencatatan putusan dan dokumentasi apabila terdapat penyimpangan dari berita acara pemeriksaan Penyidik.
Dalam perkara lalu lintas perlu diperiksa ketepatan catatan yang dikirim kepada pengadilan. Ketiadaan berita acara sidang hanya berlaku sepanjang tidak ditemukan perbedaan dengan berita acara pemeriksaan Penyidik.