KUHAP · Pasal 294 sampai dengan Pasal 298

Pasal 296

Imparsialitas, Koreksi Pemeriksaan, Putusan, dan Pemberitahuan Banding

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur imparsialitas dan larangan konflik kepentingan pada tingkat banding, koreksi kekeliruan pemeriksaan tingkat pertama, kewenangan pengadilan tinggi menguatkan, mengubah, membatalkan, atau mengadili sendiri, status penahanan Terdakwa, serta tata cara pembacaan, pengumuman, penyampaian, dan pemberitahuan putusan banding.

Pasal 296

(1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi Mengadili sendiri atas perkara tersebut.

(2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan mengenai surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang Mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2).

Penjelasan Resmi Pasal 296

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian Kesatu BAB XVI mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding. Ketentuan ini mengatur jaminan imparsialitas pemeriksa banding, perbaikan kesalahan pemeriksaan tingkat pertama, ruang lingkup putusan pengadilan tinggi, status penahanan Terdakwa, dan administrasi penyampaian putusan banding.

Topik Utama

Imparsialitas Hakim; konflik kepentingan; koreksi hukum acara; putusan banding; penahanan; pembacaan dan pemberitahuan putusan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 296

(1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, mengubah, atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi Mengadili sendiri atas perkara tersebut.

(2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut maka berlaku ketentuan mengenai surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang Mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2).

Penjelasan Resmi Pasal 296

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 294 sampai dengan Pasal 298.

Ringkasan Materi

Ketentuan ini memastikan pemeriksaan banding dilakukan oleh Hakim dan panitera yang bebas dari konflik kepentingan serta tidak pernah menangani perkara yang sama pada tingkat pertama. Pengadilan tinggi dapat memperbaiki sendiri atau memerintahkan pengadilan negeri memperbaiki kelalaian, kekeliruan, atau ketidaklengkapan pemeriksaan. Putusan banding dapat menguatkan, mengubah, membatalkan, atau mengadili sendiri perkara. Putusan juga wajib menentukan status penahanan dan diumumkan serta diberitahukan melalui tata cara yang ditentukan.

Catatan Penerapan

Rujukan Pasal 296 ayat (2) kepada Pasal 295 ayat (2) telah diperiksa secara visual dan dipertahankan sesuai naskah resmi, meskipun substansi yang dirujuk berkaitan dengan pelimpahan perkara kepada pengadilan yang berwenang. Seluruh tenggang waktu penyampaian putusan dan pencatatan pemberitahuan perlu dimonitor dalam administrasi perkara banding.