KUHAP · Pasal 321 sampai dengan Pasal 323

Pasal 321

Pemeriksaan dan Putusan Peninjauan Kembali

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur larangan Hakim kasasi memeriksa peninjauan kembali atas perkara yang sama, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali, bentuk putusan yang dapat dijatuhkan, hak atas Ganti Rugi dan Rehabilitasi, serta pengaruh permohonan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan.

Pasal 321

Dalam hal peninjauan kembali diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang berasal dari tingkat kasasi, pemeriksaan terhadap perkara peninjauan kembali tersebut harus dilaksanakan oleh Hakim yang tidak Mengadili perkara tersebut di tingkat kasasi.

Penjelasan Resmi Pasal 321

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian ini merupakan kelanjutan pengaturan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam BAB XVII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Topik Utama

Pembuktian; pemeriksaan peninjauan kembali; putusan Mahkamah Agung; Ganti Rugi; Rehabilitasi; pelaksanaan putusan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 321

Dalam hal peninjauan kembali diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang berasal dari tingkat kasasi, pemeriksaan terhadap perkara peninjauan kembali tersebut harus dilaksanakan oleh Hakim yang tidak Mengadili perkara tersebut di tingkat kasasi.

Penjelasan Resmi Pasal 321

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 321 sampai dengan Pasal 323 mengatur susunan Hakim yang memeriksa peninjauan kembali, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Agung, pemulihan hak pemohon atau ahli warisnya, serta pengaruh permohonan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan.

Ringkasan Materi

Hakim yang telah Mengadili perkara pada tingkat kasasi tidak boleh memeriksa peninjauan kembali atas perkara yang sama. Mahkamah Agung dapat menolak permohonan dan mempertahankan putusan semula, atau membatalkan putusan dan menjatuhkan putusan yang lebih menguntungkan bagi Terpidana. Apabila Terpidana telah menjalani putusan dan hasil peninjauan kembali lebih menguntungkan, pemohon atau ahli warisnya berhak memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Pada prinsipnya permohonan peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan putusan, dengan pengecualian tertentu.

Catatan Penerapan

  • Komposisi majelis peninjauan kembali harus diperiksa untuk memastikan tidak terdapat Hakim yang sebelumnya Mengadili perkara tersebut pada tingkat kasasi.
  • Pasal 322 membatasi hasil peninjauan kembali pada putusan yang tidak memperberat keadaan Terpidana.
  • Hak atas Ganti Rugi dan Rehabilitasi timbul apabila putusan peninjauan kembali lebih menguntungkan setelah putusan sebelumnya telah dijalani.
  • Pengecualian dalam Pasal 323 ayat (1) perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pidana mati atau memusnahkan dan merusak barang bukti.
  • Rujukan Pasal 322 ayat (1) kepada Pasal 320 ayat (3) telah dipastikan melalui pemeriksaan visual dan dipertahankan sesuai naskah resmi.