KUHAP · Pasal 318 sampai dengan Pasal 320

Pasal 318

Dasar, Tenggang Waktu, dan Pemeriksaan Permohonan Peninjauan Kembali

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, batas pengajuan, pengajuan melalui pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan alasan peninjauan kembali, berita acara pemeriksaan dan pendapat, serta pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung.

Pasal 318

(1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak Terpidana atau ahli warisnya.

(3) Dalam hal Terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.

(4) Permintaan oleh Terpidana atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.

(5) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud mempengaruhi agar Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari yang seharusnya; dan/atau

c. putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(6) Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau terdapat pertentangan antara 2 (dua) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Resmi Pasal 318

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian ini merupakan awal pengaturan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Topik Utama

Peninjauan kembali, keadaan baru, bukti baru, kekhilafan Hakim, kekeliruan nyata, tenggang waktu, berita acara pemeriksaan, berita acara pendapat, dan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 318

(1) Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak Terpidana atau ahli warisnya.

(3) Dalam hal Terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.

(4) Permintaan oleh Terpidana atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Advokat yang dikuasakan khusus untuk itu.

(5) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. jika terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud mempengaruhi agar Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari yang seharusnya; dan/atau

c. putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(6) Permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a atau terdapat pertentangan antara 2 (dua) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Resmi Pasal 318

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 318 sampai dengan Pasal 320 mengatur pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali, dasar pengajuan, tenggang waktu, pengajuan melalui pengadilan tingkat pertama, pemeriksaan permohonan, penyusunan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat, serta pengiriman berkas kepada Mahkamah Agung.

Ringkasan Materi

Peninjauan kembali dapat diajukan oleh Terpidana, ahli waris, atau keluarga tertentu apabila Terpidana telah meninggal dunia, dan dapat dikuasakan secara khusus kepada Advokat. Dasarnya meliputi keadaan atau bukti baru, tindak pidana yang dilakukan Hakim dalam perkara tersebut, serta kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata. Permohonan diajukan melalui pengadilan tingkat pertama dan diperiksa oleh Hakim yang tidak menangani perkara semula, dengan kehadiran pemohon dan perwakilan Jaksa Agung.

Catatan Penerapan

  1. Alasan peninjauan kembali harus dipetakan secara tegas ke dalam salah satu atau lebih dasar dalam Pasal 318 ayat (5).
  2. Untuk alasan berdasarkan Pasal 318 ayat (5) huruf b, perlu diperhatikan batas waktu 6 (enam) bulan sejak putusan yang menjadi dasar tersebut berkekuatan hukum tetap.
  3. Hakim pemeriksa permohonan di pengadilan negeri tidak boleh merupakan Hakim yang memeriksa perkara semula.
  4. Berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat merupakan dokumen yang berbeda dan memiliki penandatangan yang berbeda.
  5. Pasal 320 ayat (4) menetapkan bahwa ketua pengadilan negeri meneruskan permohonan peninjauan kembali beserta lampirannya kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan diterima.