KUHAP · Pasal 248 sampai dengan Pasal 250

Pasal 249

Pengucapan Putusan dan Muatan Putusan Pemidanaan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur keabsahan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kehadiran Terdakwa saat putusan, pemberitahuan hak setelah putusan pemidanaan, unsur wajib putusan pemidanaan, akibat batal demi hukum, dan pelaksanaan segera putusan.

Pasal 249

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada.

(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:

a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;

b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;

c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal Terdakwa menerima putusan;

d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal Terdakwa menolak putusan; dan

e. hak untuk mencabut pernyataan sebageimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Penjelasan Resmi Pasal 249

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian pengaturan mengenai pengucapan Putusan Pengadilan dan muatan wajib putusan pemidanaan pada pengadilan tingkat pertama.

Topik Utama

Sidang terbuka untuk umum
Kehadiran Terdakwa
Hak Terdakwa setelah putusan
Muatan wajib putusan pemidanaan
Putusan batal demi hukum
Pelaksanaan putusan

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 249

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya Terdakwa yang ada.

(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada Terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:

a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;

b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;

c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal Terdakwa menerima putusan;

d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal Terdakwa menolak putusan; dan

e. hak untuk mencabut pernyataan sebageimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Penjelasan Resmi Pasal 249

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 248 sampai dengan Pasal 250 mengatur syarat sah putusan, kehadiran Terdakwa, pemberitahuan hak setelah putusan, unsur formal dan materiil putusan pemidanaan, akibat hukum apabila unsur tertentu tidak dipenuhi, dan pelaksanaan putusan.

Ringkasan Materi

Keabsahan Putusan Pengadilan bergantung pada pengucapannya dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pada prinsipnya diucapkan dengan hadirnya Terdakwa dan harus disertai pemberitahuan hak setelah putusan. Putusan pemidanaan wajib memuat unsur-unsur tertentu, dan ketiadaan sebagian unsur tersebut berakibat putusan batal demi hukum.

Catatan Penerapan

Dalam pemeriksaan konsep putusan perlu dipastikan seluruh komponen wajib Pasal 250 ayat (1) tercantum secara tepat. Pemeriksaan khusus diperlukan terhadap huruf yang disebut dalam ayat (2), karena kekurangannya berakibat batal demi hukum. Perlu pula dicatat bahwa tidak semua unsur pada ayat (1) dicantumkan sebagai unsur yang menimbulkan akibat batal demi hukum.