KUHAP · Pasal 353 sampai dengan Pasal 359

Pasal 354

Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur penunjukan paling sedikit 3 Hakim pengawas dan pengamat, pelibatan pihak terkait, berita acara dan register pelaksanaan putusan, ruang lingkup pengawasan serta pengamatan, koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan, dan pelaporan berkala kepada ketua pengadilan.

Pasal 354

(1) Berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan ditandatangani oleh:

a. Jaksa yang menangani perkara;

b. kepala lembaga pemasyarakatan; dan

c. Terpidana.

(2) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;

b. Penyidik;

c. Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana; dan

d. Korban tindak pidana.

(3) Panitera mencatat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam register pengawasan dan pengamatan.

Penjelasan Resmi Pasal 354

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB XX mengatur pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan setelah putusan dijalankan. Ketentuan ini menempatkan Hakim pengawas dan pengamat sebagai penghubung antara pengadilan, jaksa, lembaga pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Korban, dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

Topik Utama

Pemidanaan; Eksekusi; Administrasi Perkara.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 354

(1) Berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan ditandatangani oleh:

a. Jaksa yang menangani perkara;

b. kepala lembaga pemasyarakatan; dan

c. Terpidana.

(2) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;

b. Penyidik;

c. Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana; dan

d. Korban tindak pidana.

(3) Panitera mencatat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam register pengawasan dan pengamatan.

Penjelasan Resmi Pasal 354

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 353 sampai dengan Pasal 359.

Ringkasan Materi

Ketentuan ini mewajibkan setiap pengadilan memiliki paling sedikit 3 Hakim pengawas dan pengamat. Pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa amar putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan pengamatan digunakan sebagai bahan penelitian untuk perbaikan pemidanaan dan pembinaan narapidana. Pelaksanaan putusan wajib dituangkan dalam berita acara, dicatat dalam register khusus, dan dilaporkan secara berkala kepada ketua pengadilan.

Catatan Penerapan

  1. Penunjukan Hakim pengawas dan pengamat merupakan kewenangan ketua pengadilan dan dibatasi paling lama 2 tahun.
  2. Pengawasan tidak hanya mencakup pidana penjara, tetapi juga pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus, tindakan, dan pemidanaan bersyarat.
  3. Berita acara pelaksanaan putusan dan register pengawasan menjadi instrumen administratif utama untuk menilai apakah eksekusi telah dilakukan sesuai amar putusan.
  4. Pelibatan Korban, Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, dan kementerian di bidang keuangan disesuaikan dengan sifat amar putusan dan kebutuhan pengawasan.
  5. Verifikasi akhir baris demi baris terhadap Pasal 353 sampai dengan Pasal 359 telah selesai dilakukan berdasarkan PDF resmi JDIH.
  6. Rumusan Pasal 353 ayat (4) huruf e, termasuk kedudukan kementerian di bidang keuangan sebagai bendahara negara, kuasa pelaksana penilai, dan pelelang, telah dipastikan secara visual sesuai dengan naskah resmi.
  7. Frasa “Jaksa mengirimkan tembusan berita acara” pada Pasal 354 ayat (2) dipertahankan sesuai naskah resmi.