KUHAP · Pasal 321 sampai dengan Pasal 323

Pasal 322

Pemeriksaan dan Putusan Peninjauan Kembali

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur larangan Hakim kasasi memeriksa peninjauan kembali atas perkara yang sama, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan peninjauan kembali, bentuk putusan yang dapat dijatuhkan, hak atas Ganti Rugi dan Rehabilitasi, serta pengaruh permohonan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan.

Pasal 322

(1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau Hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (3).

(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya; dan

b. dalam hal Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

  1. putusan bebas;
  2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
  3. putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau
  4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(3) Dalam hal Terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Resmi Pasal 322

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian ini merupakan kelanjutan pengaturan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam BAB XVII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Topik Utama

Pembuktian; pemeriksaan peninjauan kembali; putusan Mahkamah Agung; Ganti Rugi; Rehabilitasi; pelaksanaan putusan.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 322

(1) Setelah berkas permohonan peninjauan kembali diterima, Ketua Mahkamah Agung atau Hakim agung yang ditunjuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa permohonan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (3).

(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya; dan

b. dalam hal Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

  1. putusan bebas;
  2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
  3. putusan yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; atau
  4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(3) Dalam hal Terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut Umum, atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan Ganti Rugi dan Rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Resmi Pasal 322

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 321 sampai dengan Pasal 323 mengatur susunan Hakim yang memeriksa peninjauan kembali, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Agung, pemulihan hak pemohon atau ahli warisnya, serta pengaruh permohonan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan.

Ringkasan Materi

Hakim yang telah Mengadili perkara pada tingkat kasasi tidak boleh memeriksa peninjauan kembali atas perkara yang sama. Mahkamah Agung dapat menolak permohonan dan mempertahankan putusan semula, atau membatalkan putusan dan menjatuhkan putusan yang lebih menguntungkan bagi Terpidana. Apabila Terpidana telah menjalani putusan dan hasil peninjauan kembali lebih menguntungkan, pemohon atau ahli warisnya berhak memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi. Pada prinsipnya permohonan peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan putusan, dengan pengecualian tertentu.

Catatan Penerapan

  • Komposisi majelis peninjauan kembali harus diperiksa untuk memastikan tidak terdapat Hakim yang sebelumnya Mengadili perkara tersebut pada tingkat kasasi.
  • Pasal 322 membatasi hasil peninjauan kembali pada putusan yang tidak memperberat keadaan Terpidana.
  • Hak atas Ganti Rugi dan Rehabilitasi timbul apabila putusan peninjauan kembali lebih menguntungkan setelah putusan sebelumnya telah dijalani.
  • Pengecualian dalam Pasal 323 ayat (1) perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pidana mati atau memusnahkan dan merusak barang bukti.
  • Rujukan Pasal 322 ayat (1) kepada Pasal 320 ayat (3) telah dipastikan melalui pemeriksaan visual dan dipertahankan sesuai naskah resmi.