KUHAP · Pasal 299 sampai dengan Pasal 302

Pasal 299

Permohonan, Tenggang Waktu, dan Pencabutan Kasasi

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur putusan yang dapat dan tidak dapat dimohonkan kasasi, tenggang waktu pengajuan, pencatatan dan pemberitahuan permohonan, akibat keterlambatan, serta pencabutan permohonan kasasi.

Pasal 299

(1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(2) Pengajuan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap:

a. putusan bebas;

b. putusan berupa pemaafan Hakim;

c. putusan berupa tindakan;

d. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; dan

e. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

Penjelasan Resmi Pasal 299

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Bagian Kedua BAB XVI tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi. Ketentuan ini mengatur tahap awal pengajuan kasasi terhadap putusan perkara pidana.

Topik Utama

Kasasi; objek kasasi; tenggang waktu; akta permohonan; gugurnya hak; pencabutan kasasi.

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 299

(1) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa, atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(2) Pengajuan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap:

a. putusan bebas;

b. putusan berupa pemaafan Hakim;

c. putusan berupa tindakan;

d. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori V; dan

e. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

Penjelasan Resmi Pasal 299

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Pasal 299 sampai dengan Pasal 302, meliputi objek kasasi, pihak pemohon, pengecualian putusan yang tidak dapat dikasasi, tenggang waktu dan administrasi permohonan, akibat lewat waktu, serta pencabutan kasasi.

Ringkasan Materi

Pasal 299 menentukan pihak yang dapat mengajukan kasasi dan membatasi jenis putusan yang dapat dimohonkan kasasi. Pasal 300 menetapkan tenggang waktu 14 Hari sejak putusan dibacakan serta kewajiban pencatatan dan pemberitahuan oleh panitera. Pasal 301 mengatur akibat tidak atau terlambat mengajukan kasasi. Pasal 302 mengatur pencabutan kasasi dan menegaskan bahwa permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali.

Catatan Penerapan

  • Penghitungan tenggang waktu kasasi dimulai sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
  • Keterlambatan mengakibatkan gugurnya hak mengajukan kasasi dan harus dituangkan dalam akta oleh panitera.
  • Pencabutan bersifat final karena permohonan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali.
  • Rumusan pengecualian dalam Pasal 299 ayat (2), khususnya mengenai putusan bebas dan batas ancaman pidana, perlu diperhatikan secara ketat dalam pemeriksaan formal permohonan kasasi.