Pasal 21

Kelompok ketentuan ini mengatur awal tindakan penyelidikan, formalitas laporan atau pengaduan, cara dan sasaran penyelidikan, kewajiban menyusun rencana dan laporan, penentuan status peristiwa melalui gelar perkara, serta koordinasi dan pengaturan pelaksanaannya.

Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 menempatkan penyelidikan sebagai tahap awal yang wajib memiliki dasar administratif dan dokumentasi yang jelas. Penentuan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dilakukan melalui gelar perkara. Hasilnya dapat ditindaklanjuti ke penyidikan, dihentikan, atau dilimpahkan kepada instansi yang berwenang.

1. Periksa keberadaan surat perintah Penyelidikan, kecuali tindakan segera dalam keadaan Tertangkap Tangan.
2. Laporan atau Pengaduan harus memenuhi formalitas penandatanganan atau pencatatan ketidakmampuan menulis.
3. Metode penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan hanya dapat diterapkan sesuai Undang-Undang yang mengaturnya.
4. Keputusan hasil gelar perkara harus konsisten dengan laporan hasil Penyelidikan dan kewenangan instansi yang menangani.

• Pasal 13 (hlm. 39–40): Penyelidikan merupakan pintu gerbang sistem peradilan pidana. Oleh karena itu fungsi utama penyelidikan bukan mencari siapa yang harus_ dipersalahkan, melainkan memastikan terlebih dahulu apakah suatu peristiwa benar- benar memiliki karakteristik sebagai tindak pidana.
• Pasal 14 (hlm. 40–41): Hal ini juga diatur di KUHAP 1981. Seperti yang diketahui bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS, atau Penyidik Tertentu mengenai telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
• Pasal 15 (hlm. 41–42): Pasal ini juga diatur di KUHAP 1981 dan dipertahankan dalam KUHAP 2025. Prinsip menunjukkan tanda pengenal ini merupakan kewajiban utama dalam melaksanakan tugas penyelidikan sebagai cermin profesionalitas dan akuntabilitas yang sesuai dengan asas due process of law.
• Pasal 16 (hlm. 43): Ketentuan ini sebelumnya diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Rumusan pasal ini dimasukkan dalam KUHAP agar memberikan kepastian hukum yang mengatur secara jelas terkait mekanisme yang dilakukan dalam penyelidikan serta sasaran dalam kegiatan penyelidikan yang dilakukan.
• Pasal 17 (hlm. 44–45): Hal ini tidak diatur di KUHAP 1981. Ketentuan ini sebelumnya diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
• Pasal 18 (hlm. 45–46): Hal ini tidak diatur di KUHAP 1981. Ketentuan ini sebelumnya diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
• Pasal 19 (hlm. 47): Hal ini tidak diatur di KUHAP 1981. Ketentuan ini sebelumnya diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
• Pasal 20 (hlm. 48): Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri. Hal ini merupakan implikasi dari ketentuan bahwa Polri merupakan Penyidik Utama.
• Pasal 21 (hlm. 49): Hal-hal teknis yang belum diatur dalam KUHAP 2025 terkait dengan Penyelidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Penyelidikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP 2025.

• Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
• Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
• Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 39–49.

Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.