KUHAP · Pasal 13 sampai dengan Pasal 21

Pasal 13

Penyelidikan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur dasar dimulainya penyelidikan, tata cara laporan atau pengaduan, identitas Penyelidik, metode dan sasaran penyelidikan, rencana dan laporan hasil penyelidikan, gelar perkara, koordinasi, serta pengaturan lebih lanjut.

Pasal 13

(1) Penyelidik yang mengetahui atau menerima Laporan atau Pengaduan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.

(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat perintah Penyelidikan.

(3) Dalam hal Tertangkap Tangan tanpa menunggu perintah Penyidik, Penyelidik wajib segera melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

(4) Penyelidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), serta melaporkan tindakan tersebut kepada Penyidik.

Penjelasan Resmi Pasal 13

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan

Bagian Ketiga — Penyelidikan

Pasal 13 sampai dengan Pasal 21

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 13

(1) Penyelidik yang mengetahui atau menerima Laporan atau Pengaduan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.

(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat perintah Penyelidikan.

(3) Dalam hal Tertangkap Tangan tanpa menunggu perintah Penyidik, Penyelidik wajib segera melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

(4) Penyelidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), serta melaporkan tindakan tersebut kepada Penyidik.

Penjelasan Resmi Pasal 13

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Kelompok ketentuan ini mengatur awal tindakan penyelidikan, formalitas laporan atau pengaduan, cara dan sasaran penyelidikan, kewajiban menyusun rencana dan laporan, penentuan status peristiwa melalui gelar perkara, serta koordinasi dan pengaturan pelaksanaannya.

Ringkasan Materi

Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 menempatkan penyelidikan sebagai tahap awal yang wajib memiliki dasar administratif dan dokumentasi yang jelas. Penentuan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dilakukan melalui gelar perkara. Hasilnya dapat ditindaklanjuti ke penyidikan, dihentikan, atau dilimpahkan kepada instansi yang berwenang.

Catatan Penerapan

  1. Periksa keberadaan surat perintah Penyelidikan, kecuali tindakan segera dalam keadaan Tertangkap Tangan.
  2. Laporan atau Pengaduan harus memenuhi formalitas penandatanganan atau pencatatan ketidakmampuan menulis.
  3. Metode penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan hanya dapat diterapkan sesuai Undang-Undang yang mengaturnya.
  4. Keputusan hasil gelar perkara harus konsisten dengan laporan hasil Penyelidikan dan kewenangan instansi yang menangani.