KUHAP · Pasal 1 sampai dengan Pasal 4

Pasal 1

Ketentuan Umum

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur definisi umum, prinsip pelaksanaan acara pidana, ruang lingkup berlakunya KUHAP, dan corak pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan Resmi Pasal 1

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4

Topik Utama

  • Definisi dan istilah hukum acara pidana
  • Sistem peradilan pidana terpadu
  • Diferensiasi fungsional aparat penegak hukum
  • Ruang lingkup berlakunya KUHAP
  • Sistem Hakim aktif dan sistem adversarial

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Penjelasan Resmi Pasal 1

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Bab ini memuat pengertian istilah yang digunakan dalam KUHAP, prinsip legalitas hukum acara pidana, sistem peradilan pidana terpadu, ruang lingkup berlakunya KUHAP, serta corak pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ringkasan Materi

  1. Pasal 1 memberikan definisi otentik terhadap 57 istilah utama yang dipergunakan dalam KUHAP.
  2. Pasal 2 menegaskan asas legalitas formil dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan diferensiasi fungsional.
  3. Pasal 3 menentukan ruang lingkup KUHAP bagi peradilan umum dan seluruh tindak pidana, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
  4. Pasal 4 menetapkan model pemeriksaan yang menggabungkan peran aktif Hakim dengan keseimbangan posisi para pihak.

Catatan Penerapan

  • Definisi dalam Pasal 1 harus digunakan secara konsisten ketika menafsirkan ketentuan dalam bab-bab berikutnya.
  • Pasal 3 ayat (2) membuka ruang bagi hukum acara khusus sepanjang penyimpangannya ditentukan dalam Undang-Undang.
  • Pasal 4 menempatkan Hakim bukan sebagai pihak yang pasif, tetapi tetap wajib menjaga keseimbangan, kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan.
  • Verifikasi akhir baris demi baris terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 telah selesai dilakukan berdasarkan PDF resmi JDIH.
  • Subperincian Pasal 1 angka 40 dan angka 51 serta penulisan frasa “sistem eropa kontinental” dalam Penjelasan Pasal 4 dipertahankan sesuai naskah resmi.