KUHAP · Pasal 41 sampai dengan Pasal 48

Pasal 48

Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur formalitas Penggeledahan dan Penyitaan, kewajiban menunjukkan identitas dan izin pengadilan, pembuatan berita acara, pengamanan tempat, pencatatan dan pelabelan benda sitaan, pemeriksaan surat, serta permintaan surat asli kepada pejabat penyimpan umum.

Pasal 48

(1) Dalam hal Pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu, dipalsukan, atau diduga palsu oleh Penyidik, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada Ahli.

(2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan.

(3) Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan Penyidik.

(4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.

(5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan salinan tersebut dibuat.

(6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

Pasal 48

Ayat (1)

Penjelasan Resmi Pasal 48

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat penyimpan umum”, antara lain, pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, atau notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

Kedudukan

BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan

Bagian Keempat — Penyidikan

Pasal 41 sampai dengan Pasal 48

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 48

(1) Dalam hal Pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu, dipalsukan, atau diduga palsu oleh Penyidik, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada Ahli.

(2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri dapat datang atau dapat meminta pejabat penyimpan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan.

(3) Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan Penyidik.

(4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.

(5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan salinan tersebut dibuat.

(6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

Pasal 48

Ayat (1)

Penjelasan Resmi Pasal 48

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat penyimpan umum”, antara lain, pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, atau notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (6)

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Ketentuan ini mengatur tata cara Penggeledahan dan Penyitaan pada tahap Penyidikan, termasuk kewajiban menunjukkan identitas dan izin pengadilan, pembuatan berita acara, pengamanan tempat, pencatatan benda sitaan, serta pemeriksaan surat atau tulisan yang diduga palsu.

Pokok Pengaturan

Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 menekankan formalitas dan akuntabilitas dalam Penggeledahan, Penyitaan, serta pemeriksaan surat. Keabsahan tindakan dipengaruhi oleh izin pengadilan, identitas Penyidik, kehadiran saksi, pencatatan alasan penolakan tanda tangan, serta dokumentasi benda sitaan.

Catatan Penerapan

  1. Periksa keberadaan surat izin ketua pengadilan negeri dan kewajiban menunjukkan tanda pengenal Penyidik.
  2. Berita acara harus dibacakan, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh pihak yang ditentukan.
  3. Penolakan tanda tangan atau cap jempol tidak boleh diabaikan dan harus dicatat beserta alasannya.
  4. Identitas, berat, jumlah, ciri, tempat, dan tanggal benda sitaan harus dicatat sebelum pembungkusan atau pelabelan.
  5. Permintaan surat asli kepada pejabat penyimpan umum memerlukan izin ketua pengadilan negeri.

Rujukan Interpretatif — Anotasi KUHAP 2025

Kedudukan sumber: ringkasan sumber pendukung yang bersifat interpretatif dan non-normatif. Bagian ini tidak menggantikan bunyi pasal, Penjelasan Resmi, maupun sumber hukum yang mengikat.

Ringkasan Isi Anotasi

  • Pasal 41 (hlm. 73): Hal ini juga diatur dalam KUHAP 1981. Penggeledahan merupakan bagian dari upaya paksa yang memerlukan pengaturan yang ketat yakni tanda pengenal dan surat izin penggeledahan.
  • Pasal 42 (hlm. 74): Pasal ini mengatur terkait mekanisme dan _ prosedur Penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik. Penyidik diwajibkan untuk membuat berita acara Penggeledahan.
  • Pasal 43 (hlm. 75): Hal ini juga diatur di KUHAP 1981. Akan tetapi KUHAP 1981 hanya terhadap penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah.
  • Pasal 44 (hlm. 76): Hal ini juga diatur dalam KUHAP 1981. Penyitaan merupakan bagian dari Upaya Paksa yang pada prinsipnya harus diatur secara jelas, yakni dengan identitas tanda pengenal dan harus disertai izin ketua pengadilan negeri.
  • Pasal 45 (hlm. 78): Pasal ini mengatur terkait mekanisme dan prosedur Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik. Penyitaan pada prinsipnya harus jelas, ketat, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.
  • Pasal 46 (hlm. 79): Pentingnya untuk melakukan pencatatan terhadap benda yang dilakukan sitaan sebelum dibungkus, mulai dari berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita atau Keluarganya, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik. Penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan yang tidak mungkin dibungkus.
  • Pasal 47 (hlm. 80): Rumusan Pasal ini memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut, akan tetapi dibatasi hanya terkait untuk pengungkapan suatu tindak pidana.
  • Pasal 48 (hlm. 82): Pasal ini juga diatur di KUHAP 1981 dan dipandang perlu untuk dipertahankan dalam KUHAP 2025. Karena mengantisipasi terdapat salinan surat atau bukan surat asli dalam proses pemeriksaan surat.

Batas Penggunaan

  • Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
  • Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
  • Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.

Sumber

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 73–82.

Catatan Verifikasi

Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.