Pasal 41

Ketentuan ini mengatur tata cara Penggeledahan dan Penyitaan pada tahap Penyidikan, termasuk kewajiban menunjukkan identitas dan izin pengadilan, pembuatan berita acara, pengamanan tempat, pencatatan benda sitaan, serta pemeriksaan surat atau tulisan yang diduga palsu.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 menekankan formalitas dan akuntabilitas dalam Penggeledahan, Penyitaan, serta pemeriksaan surat. Keabsahan tindakan dipengaruhi oleh izin pengadilan, identitas Penyidik, kehadiran saksi, pencatatan alasan penolakan tanda tangan, serta dokumentasi benda sitaan.

1. Periksa keberadaan surat izin ketua pengadilan negeri dan kewajiban menunjukkan tanda pengenal Penyidik.
2. Berita acara harus dibacakan, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh pihak yang ditentukan.
3. Penolakan tanda tangan atau cap jempol tidak boleh diabaikan dan harus dicatat beserta alasannya.
4. Identitas, berat, jumlah, ciri, tempat, dan tanggal benda sitaan harus dicatat sebelum pembungkusan atau pelabelan.
5. Permintaan surat asli kepada pejabat penyimpan umum memerlukan izin ketua pengadilan negeri.

• Pasal 41 (hlm. 73): Hal ini juga diatur dalam KUHAP 1981. Penggeledahan merupakan bagian dari upaya paksa yang memerlukan pengaturan yang ketat yakni tanda pengenal dan surat izin penggeledahan.
• Pasal 42 (hlm. 74): Pasal ini mengatur terkait mekanisme dan _ prosedur Penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik. Penyidik diwajibkan untuk membuat berita acara Penggeledahan.
• Pasal 43 (hlm. 75): Hal ini juga diatur di KUHAP 1981. Akan tetapi KUHAP 1981 hanya terhadap penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah.
• Pasal 44 (hlm. 76): Hal ini juga diatur dalam KUHAP 1981. Penyitaan merupakan bagian dari Upaya Paksa yang pada prinsipnya harus diatur secara jelas, yakni dengan identitas tanda pengenal dan harus disertai izin ketua pengadilan negeri.
• Pasal 45 (hlm. 78): Pasal ini mengatur terkait mekanisme dan prosedur Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik. Penyitaan pada prinsipnya harus jelas, ketat, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.
• Pasal 46 (hlm. 79): Pentingnya untuk melakukan pencatatan terhadap benda yang dilakukan sitaan sebelum dibungkus, mulai dari berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita atau Keluarganya, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik. Penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan yang tidak mungkin dibungkus.
• Pasal 47 (hlm. 80): Rumusan Pasal ini memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut, akan tetapi dibatasi hanya terkait untuk pengungkapan suatu tindak pidana.
• Pasal 48 (hlm. 82): Pasal ini juga diatur di KUHAP 1981 dan dipandang perlu untuk dipertahankan dalam KUHAP 2025. Karena mengantisipasi terdapat salinan surat atau bukan surat asli dalam proses pemeriksaan surat.

• Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
• Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
• Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 73–82.

Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.