Pasal 98
Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 98
Penangkapan
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur pejabat yang berwenang melakukan Penangkapan, syarat minimal alat bukti, surat tugas dan surat perintah, Penangkapan dalam keadaan Tertangkap Tangan, batas waktu, pembatasan berdasarkan ancaman pidana, serta izin Penangkapan terhadap Hakim.
Penjelasan Resmi Pasal 98
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
BAB V — Upaya Paksa
- Bagian Ketiga: Penangkapan
- Cakupan: Pasal 93 sampai dengan Pasal 98
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 98
Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung.
Penjelasan Resmi Pasal 98
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan Pengaturan
Mengatur kewenangan melakukan Penangkapan, hubungan kewenangan Penyidik Polri dengan PPNS dan Penyidik Tertentu, syarat alat bukti, formalitas surat tugas dan surat perintah Penangkapan, pengecualian dalam keadaan Tertangkap Tangan, jangka waktu Penangkapan, pembatasan berdasarkan ancaman pidana, dan izin khusus terhadap seorang Hakim.
Ringkasan Materi
Penangkapan harus didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Dalam keadaan biasa, Penyidik wajib memperlihatkan surat tugas dan menyerahkan surat perintah Penangkapan. Tembusannya wajib disampaikan dalam waktu paling lama satu Hari. Penangkapan dibatasi paling lama satu kali dua puluh empat jam, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
Catatan Penerapan
- Pemeriksaan keabsahan Penangkapan perlu mencakup kewenangan pejabat, dasar dua alat bukti, kelengkapan surat, isi surat, dan waktu pemberian tembusan.
- Dalam keadaan Tertangkap Tangan, pengecualian hanya berlaku terhadap surat perintah Penangkapan; barang bukti dan orang yang ditangkap tetap harus segera diserahkan kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu.
- Untuk tindak pidana yang hanya diancam denda paling banyak kategori II, Penangkapan pada prinsipnya dilarang, kecuali dua kali panggilan yang sah tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah.
- Penangkapan seorang Hakim memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung sebagai syarat khusus.