KUHAP · Pasal 93 sampai dengan Pasal 98

Pasal 93

Penangkapan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pejabat yang berwenang melakukan Penangkapan, syarat minimal alat bukti, surat tugas dan surat perintah, Penangkapan dalam keadaan Tertangkap Tangan, batas waktu, pembatasan berdasarkan ancaman pidana, serta izin Penangkapan terhadap Hakim.

Pasal 93

(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan.

(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan.

(3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri.

(4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Penjelasan Resmi Pasal 93

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB V — Upaya Paksa

  • Bagian Ketiga: Penangkapan
  • Cakupan: Pasal 93 sampai dengan Pasal 98

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 93

(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan.

(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan.

(3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri.

(4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Penjelasan Resmi Pasal 93

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Mengatur kewenangan melakukan Penangkapan, hubungan kewenangan Penyidik Polri dengan PPNS dan Penyidik Tertentu, syarat alat bukti, formalitas surat tugas dan surat perintah Penangkapan, pengecualian dalam keadaan Tertangkap Tangan, jangka waktu Penangkapan, pembatasan berdasarkan ancaman pidana, dan izin khusus terhadap seorang Hakim.

Ringkasan Materi

Penangkapan harus didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Dalam keadaan biasa, Penyidik wajib memperlihatkan surat tugas dan menyerahkan surat perintah Penangkapan. Tembusannya wajib disampaikan dalam waktu paling lama satu Hari. Penangkapan dibatasi paling lama satu kali dua puluh empat jam, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Catatan Penerapan

  • Pemeriksaan keabsahan Penangkapan perlu mencakup kewenangan pejabat, dasar dua alat bukti, kelengkapan surat, isi surat, dan waktu pemberian tembusan.
  • Dalam keadaan Tertangkap Tangan, pengecualian hanya berlaku terhadap surat perintah Penangkapan; barang bukti dan orang yang ditangkap tetap harus segera diserahkan kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu.
  • Untuk tindak pidana yang hanya diancam denda paling banyak kategori II, Penangkapan pada prinsipnya dilarang, kecuali dua kali panggilan yang sah tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah.
  • Penangkapan seorang Hakim memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung sebagai syarat khusus.