KUHAP · Pasal 79 sampai dengan Pasal 82

Pasal 82

Ketentuan Umum Keadilan Restoratif

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur bentuk pemulihan, pelaksanaan kesepakatan, syarat perkara, cara pengajuan atau penawaran, jaminan kesukarelaan, dan jenis tindak pidana yang dikecualikan dari Keadilan Restoratif.

Pasal 82

Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk:

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;

b. tindak pidana terorisme;

c. tindak pidana korupsi;

d. tindak pidana kekerasan seksual;

e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;

f. tindak pidana terhadap nyawa orang;

g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;

h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau

i. tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Penjelasan Resmi Pasal 82

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Dikonfirmasi dari salinan resmi UU Nomor 20 Tahun 2025 yang diunggah pengguna pada 31 Juli 2026 (dokumen menempatkan Penjelasan tepat di bawah setiap pasal).

Kedudukan

BAB IV — Mekanisme Keadilan Restoratif

Bagian Kesatu — Umum

Pasal 79 sampai dengan Pasal 82

Topik Utama

  • Bentuk-bentuk pemulihan keadaan semula
  • Tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan dan pencabutan Laporan/Pengaduan
  • Tahap-tahap berlakunya Keadilan Restoratif
  • Syarat tindak pidana yang dapat dikenakan Keadilan Restoratif
  • Cara pengajuan permohonan atau penawaran
  • Jaminan kesukarelaan, tanpa tekanan atau paksaan
  • Tindak pidana yang dikecualikan dari Keadilan Restoratif

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 82

Mekanisme Keadilan Restoratif dikecualikan untuk:

a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;

b. tindak pidana terorisme;

c. tindak pidana korupsi;

d. tindak pidana kekerasan seksual;

e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;

f. tindak pidana terhadap nyawa orang;

g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;

h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau

i. tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Penjelasan Resmi Pasal 82

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Dikonfirmasi dari salinan resmi UU Nomor 20 Tahun 2025 yang diunggah pengguna pada 31 Juli 2026 (dokumen menempatkan Penjelasan tepat di bawah setiap pasal).

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Bagian ini memuat bentuk pemulihan keadaan semula, tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan, syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif, tata cara pengajuan permohonan atau penawaran, jaminan kesukarelaan, serta daftar tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme ini.

Pokok Pengaturan

Pasal 79 mengatur tujuan pemulihan, bentuk-bentuknya, tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan, konsekuensi kegagalan kesepakatan, dan tahap-tahap berlakunya Keadilan Restoratif. Pasal 80 menentukan syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, berdasarkan ancaman pidana dan riwayat pelaku. Pasal 81 mengatur cara pengajuan (permohonan atau penawaran) serta jaminan kesukarelaan. Pasal 82 memuat daftar tindak pidana yang dikecualikan dari Keadilan Restoratif.

Catatan Penerapan

  1. Pemulihan harus dituangkan dalam kesepakatan dan dilaksanakan paling lama 7 Hari.
  2. Pencabutan Laporan atau Pengaduan dilakukan setelah seluruh kesepakatan dipenuhi.
  3. Periksa ancaman pidana, riwayat pelaku, bentuk pengulangan, serta daftar pengecualian Pasal 82 — termasuk pengecualian untuk tindak pidana terhadap nyawa orang (huruf f) dan tindak pidana narkotika selain pengguna/penyalahguna (huruf i).
  4. Syarat Pasal 80 ayat (1) bersifat kumulatif-alternatif ("dan/atau" pada huruf c) — periksa cermat rumusannya saat menilai kelayakan RJ untuk kasus konkret.
  5. Pasal 81 ayat (2) mensyaratkan ketiadaan tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, atau tindakan merendahkan kemanusiaan — kesukarelaan Korban wajib diperiksa secara khusus.

Riwayat Perbaikan

Teks lengkap Pasal 79–82 dipulihkan pada 31 Juli 2026 berdasarkan salinan resmi UU Nomor 20 Tahun 2025 (dokumen SALINAN Presiden, diverifikasi silang terhadap metadata peraturan.bpk.go.id dan pemberitaan hukum yang mengutip pasal yang sama). Sebelumnya, teks lengkap dan Penjelasan Resminya sempat dihapus dari tampilan ringkasan pada 21 Juli 2026 atas permintaan pengguna sebelumnya.

Rujukan Interpretatif — Anotasi KUHAP 2025

Kedudukan sumber: ringkasan sumber pendukung yang bersifat interpretatif dan non-normatif. Bagian ini tidak menggantikan bunyi pasal, Penjelasan Resmi, maupun sumber hukum yang mengikat.

Ringkasan Isi Anotasi

  • Pasal 79 (hlm. 131): KUHAP 2025 mempertegas dan memperkuat kedudukan Keadilan Restoratif yang telah disematkan dalam KUHP. KUHAP 2025 telah mendefinisikan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Pasal 1 angka 21 dan memberikan wewenang kepada Penyidik (Pasal 7 huruf k) untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif.
  • Pasal 80 (hlm. 132): Pasal ini mengatur terkait tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyelesaian dengan mekanisme Keadilan Restoratif. Dalam pembahasan, penyesuaian, dan harmonisasi juga dilakukan terhadap KUHP.
  • Pasal 81 (hlm. 133–134): Pasal ini memberikan pemahaman terkait mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; atau penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa. Pasal ini juga memberikan penegasan terkait mekanisme Keadilan Restoratif yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusian terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/atau Keluarganya.
  • Pasal 82 (hlm. 135): Pasal ini berisikan ketentuan terkait pengecualian terhadap tindak pidana yang dapat diajukan mekanisme Keadilan Restoratif. Pengaturan ini juga merupakan penyesuaian dengan KUHP.

Batas Penggunaan

  • Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
  • Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
  • Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.

Sumber

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 131–135.

Catatan Verifikasi

Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.