Pasal 81

Bagian ini memuat bentuk pemulihan keadaan semula, tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan, syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui Keadilan Restoratif, tata cara pengajuan permohonan atau penawaran, jaminan kesukarelaan, serta daftar tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme ini.

Pasal 79 mengatur tujuan pemulihan, bentuk-bentuknya, tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan, konsekuensi kegagalan kesepakatan, dan tahap-tahap berlakunya Keadilan Restoratif. Pasal 80 menentukan syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, berdasarkan ancaman pidana dan riwayat pelaku. Pasal 81 mengatur cara pengajuan (permohonan atau penawaran) serta jaminan kesukarelaan. Pasal 82 memuat daftar tindak pidana yang dikecualikan dari Keadilan Restoratif.

1. Pemulihan harus dituangkan dalam kesepakatan dan dilaksanakan paling lama 7 Hari.
2. Pencabutan Laporan atau Pengaduan dilakukan setelah seluruh kesepakatan dipenuhi.
3. Periksa ancaman pidana, riwayat pelaku, bentuk pengulangan, serta daftar pengecualian Pasal 82 — termasuk pengecualian untuk tindak pidana terhadap nyawa orang (huruf f) dan tindak pidana narkotika selain pengguna/penyalahguna (huruf i).
4. Syarat Pasal 80 ayat (1) bersifat kumulatif-alternatif ("dan/atau" pada huruf c) — periksa cermat rumusannya saat menilai kelayakan RJ untuk kasus konkret.
5. Pasal 81 ayat (2) mensyaratkan ketiadaan tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, atau tindakan merendahkan kemanusiaan — kesukarelaan Korban wajib diperiksa secara khusus.

Teks lengkap Pasal 79–82 dipulihkan pada 31 Juli 2026 berdasarkan salinan resmi UU Nomor 20 Tahun 2025 (dokumen SALINAN Presiden, diverifikasi silang terhadap metadata peraturan.bpk.go.id dan pemberitaan hukum yang mengutip pasal yang sama). Sebelumnya, teks lengkap dan Penjelasan Resminya sempat dihapus dari tampilan ringkasan pada 21 Juli 2026 atas permintaan pengguna sebelumnya.

• Pasal 79 (hlm. 131): KUHAP 2025 mempertegas dan memperkuat kedudukan Keadilan Restoratif yang telah disematkan dalam KUHP. KUHAP 2025 telah mendefinisikan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Pasal 1 angka 21 dan memberikan wewenang kepada Penyidik (Pasal 7 huruf k) untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif.
• Pasal 80 (hlm. 132): Pasal ini mengatur terkait tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyelesaian dengan mekanisme Keadilan Restoratif. Dalam pembahasan, penyesuaian, dan harmonisasi juga dilakukan terhadap KUHP.
• Pasal 81 (hlm. 133–134): Pasal ini memberikan pemahaman terkait mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; atau penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa. Pasal ini juga memberikan penegasan terkait mekanisme Keadilan Restoratif yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusian terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/atau Keluarganya.
• Pasal 82 (hlm. 135): Pasal ini berisikan ketentuan terkait pengecualian terhadap tindak pidana yang dapat diajukan mekanisme Keadilan Restoratif. Pengaturan ini juga merupakan penyesuaian dengan KUHP.

• Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
• Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
• Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 131–135.

Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.