Pasal 26

Kelompok ketentuan ini mengatur tindakan awal Penyidik dalam memperoleh keterangan, penetapan saksi mahkota, penerimaan pengakuan bersalah, kewajiban menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan, alasan penghentian Penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan Tersangka atau Saksi, serta kewajiban perekaman pemeriksaan.

Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 mengatur kewenangan dan batas tindakan Penyidik pada tahap awal penyidikan. Penggunaan saksi mahkota dan pengakuan bersalah mensyaratkan koordinasi dengan Penuntut Umum. Penghentian Penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang ditentukan secara limitatif dan wajib diberitahukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pemeriksaan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana wajib direkam dengan kamera pengawas.

1. Penetapan saksi mahkota dan penerimaan pengakuan bersalah wajib dituangkan dalam berita acara serta dikoordinasikan dengan Penuntut Umum.
2. Untuk penghentian Penyidikan, periksa dasar penghentian, pihak yang diberitahu, dan tenggang waktu pemberitahuan paling lama 1 Hari.
3. Surat panggilan harus sah, memberikan waktu yang wajar, dan menyebutkan alasan secara jelas.
4. Rekaman pemeriksaan dapat digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di persidangan atas permintaan Hakim.

• Pasal 22 (hlm. 50–51): Penyidik yang mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan tindakan Penyidikan yang diperlukan. Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.
• Pasal 23 (hlm. 53–54): Rumusan Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) merupakan hal baru yang sangat progresif dalam melindungi hak warga negara dimuka hukum yang sebelumnya tidak diatur di KUHAP 1981. Rumusan pasal ini memberikan penegasan bahwa tidak boleh ada laporan masyarakat yang tidak ditanggapi oleh penyelidik maupun penyidik.
• Pasal 24 (hlm. 56): Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Tersangka, atau Keluarga Tersangka. Penghentian Penyidikan dilakukan karena: 1) tidak terdapat cukup alat bukti; 2) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; 3) Penyidikan dihentikan demi hukum; 4) perkara tindak pidana yang Penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya Penyidikan; 5) terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama; 6) kadaluwarsa; 7) Tersangka meninggal dunia; 8) ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan; atau 9) tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan.
• Pasal 25 (hlm. 57): Menjadi kewenangan Penyidik dalam melihat suatu perkara yang ditangani apakah menggabungkan atau memisahkan perkara untuk memudahkan Penyidikan yang dilakukan.
• Pasal 26 (hlm. 57–58): Hal ini juga diatur di KUHAP 1981. Penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil Tersangka dan/atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.
• Pasal 27 (hlm. 58): Hal ini merupakan konsekuensi dari Praperadilan yang diajukan terhadap penghentian penyidikan hasil dari gelar perkara yang kemudian oleh Pengadilan Negeri memutuskan penghentian Penyidikan tidak sah. Dalam hal ini Penuntut Umum wajib melakukan penuntutan.
• Pasal 28 (hlm. 59): Setiap panggilan yang disampaikan oleh Penyidik dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas kepada Tersangka dan/atau Saksi, baik tersangka dan/atau saksi wajib datang dihadapan Penyidik. Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik.
• Pasal 29 (hlm. 60): Hal ini juga diatur di KUHAP 1981. Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan.
• Pasal 30 (hlm. 61–62): Hal ini tidak diatur di KUHAP 1981. Pada proses penyusunan, ketentuan ini mengikuti perkembangan tentang modernisasi Penyidikan yang telah ada di berbagai negara.

• Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
• Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
• Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 50–62.

Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.