KUHAP · Pasal 22 sampai dengan Pasal 30

Pasal 22

Permulaan Penyidikan dan Pemeriksaan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur kewenangan awal dalam penyidikan, saksi mahkota, pengakuan bersalah, laporan atau pengaduan, penghentian penyidikan, penggabungan atau pemisahan perkara, pemanggilan, kehadiran Tersangka dan Saksi, serta perekaman pemeriksaan.

Pasal 22

(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.

(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.

(3) Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan dituangkan dalam berita acara.

(4) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari Tersangka dengan dituangkan dalam berita acara.

(5) Dalam menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.

Penjelasan Resmi Pasal 22

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan

Bagian Keempat — Penyidikan

Pasal 22 sampai dengan Pasal 30

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 22

(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.

(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.

(3) Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan dituangkan dalam berita acara.

(4) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari Tersangka dengan dituangkan dalam berita acara.

(5) Dalam menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.

Penjelasan Resmi Pasal 22

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Kelompok ketentuan ini mengatur tindakan awal Penyidik dalam memperoleh keterangan, penetapan saksi mahkota, penerimaan pengakuan bersalah, kewajiban menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan, alasan penghentian Penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan Tersangka atau Saksi, serta kewajiban perekaman pemeriksaan.

Ringkasan Materi

Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 mengatur kewenangan dan batas tindakan Penyidik pada tahap awal penyidikan. Penggunaan saksi mahkota dan pengakuan bersalah mensyaratkan koordinasi dengan Penuntut Umum. Penghentian Penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang ditentukan secara limitatif dan wajib diberitahukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pemeriksaan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana wajib direkam dengan kamera pengawas.

Catatan Penerapan

  1. Penetapan saksi mahkota dan penerimaan pengakuan bersalah wajib dituangkan dalam berita acara serta dikoordinasikan dengan Penuntut Umum.
  2. Untuk penghentian Penyidikan, periksa dasar penghentian, pihak yang diberitahu, dan tenggang waktu pemberitahuan paling lama 1 Hari.
  3. Surat panggilan harus sah, memberikan waktu yang wajar, dan menyebutkan alasan secara jelas.
  4. Rekaman pemeriksaan dapat digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di persidangan atas permintaan Hakim.