Pasal 66

Kelompok ketentuan ini mengatur subjek yang dapat bertindak sebagai Penuntut Umum, kewenangan Penuntut Umum sejak menerima berkas perkara sampai pelaksanaan putusan, denda damai, wilayah Penuntutan, serta sanksi atas pelanggaran kewenangan atau kode etik.

Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 menegaskan bahwa Penuntutan berada dalam kerangka sistem penuntutan terpadu di bawah kewenangan Jaksa Agung. Penuntut Umum memiliki kewenangan luas sejak penerimaan berkas, Penahanan, penyusunan dakwaan, pelimpahan perkara, penghentian Penuntutan, penyelesaian alternatif, hingga pelaksanaan putusan. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi wilayah hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kode etik.

1. Periksa dasar kewenangan pejabat yang bertindak sebagai Penuntut Umum, khususnya apabila berasal dari lembaga selain Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Denda damai hanya dapat digunakan jika memiliki dasar dalam Undang-Undang dan persetujuan Jaksa Agung.
3. Penuntutan di luar wilayah hukum memerlukan surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung.
4. Pelampauan kewenangan dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, etik, atau pidana.

• Pasal 64 (hlm. 104): Ketentuan Pasal ini menegaskan konsep diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menekankan fungsi penuntutan pada Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Kejaksaan sebagai penuntut tunggal.
• Pasal 65 (hlm. 106): Kewenangan Penuntut Umum dalam KUHAP 2025 diatur secara lebih baik dimana dalam KUHAP 1981 kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum masih terbatas. Kewenangan Penuntut Umum di KUHAP 2025 yang oleh KUHAP 1981 belum diatur, yaitu : melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan, melakukan penyelesaian denda damai, melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif, melakukan Perjanjian Penundaan Penuntutan dan menerima Pengakuan Bersalah.
• Pasal 66 (hlm. 107–108): Ketentuan mengenai denda damai juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam penjelasan UU _ Kejaksaan disebutkan bahwa Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
• Pasal 67 (hlm. 109): Ketentuan dalam Pasal ini menyampaikan bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum hanya dapat menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Akan tetapi dalam hal tertentu, Penuntut Umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukumnya yang harus mendapatkan surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung sebagai Jaksa di daerah hukum Penuntutan dilaksanakan.
• Pasal 68 (hlm. 110): Dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) disepakati agar terhadap Aparat Penegak Hukum tidak hanya Penyelidik dan Penyidik, akan tetapi juga Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini kemudian masuk dalam rumusan Pasal 68 KUHAP 2025.

• Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
• Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
• Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 104–110.

Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.