Pasal 64
Penuntut Umum terdiri atas:
a. pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; dan
b. pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Pasal 64
Penuntut Umum dan Kewenangannya
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur siapa yang berkedudukan sebagai Penuntut Umum, kewenangan Penuntut Umum, mekanisme denda damai, wilayah Penuntutan, serta pertanggungjawaban administratif, etik, dan pidana atas pelanggaran kewenangan.
Pasal 64
Huruf a
Penjelasan Resmi Pasal 64
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Huruf b
Pejabat suatu lembaga yang dimaksud juga berstatus sebagai Jaksa. Sebagai contoh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kewenangan Penyidikan dan Penuntutan ada pada lembaga tersebut, namun yang melakukan Penuntutan adalah Jaksa yang ada pada KPK atas dasar kuasa Jaksa Agung. Demikian pula jika di kemudian hari ada lembaga khusus yang diberi kewenangan Penuntutan, Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan oleh Jaksa pada lembaga tersebut atas dasar kuasa Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan sebagai pengejawantahan sistem penuntutan terpadu (single prosecution system).
Kedudukan
BAB III — Penuntutan
Bagian Kesatu — Penuntut Umum
Pasal 64 sampai dengan Pasal 68
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 64
Penuntut Umum terdiri atas:
a. pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; dan
b. pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
Pasal 64
Huruf a
Penjelasan Resmi Pasal 64
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Huruf b
Pejabat suatu lembaga yang dimaksud juga berstatus sebagai Jaksa. Sebagai contoh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kewenangan Penyidikan dan Penuntutan ada pada lembaga tersebut, namun yang melakukan Penuntutan adalah Jaksa yang ada pada KPK atas dasar kuasa Jaksa Agung. Demikian pula jika di kemudian hari ada lembaga khusus yang diberi kewenangan Penuntutan, Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan oleh Jaksa pada lembaga tersebut atas dasar kuasa Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan sebagai pengejawantahan sistem penuntutan terpadu (single prosecution system).
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan
Kelompok ketentuan ini mengatur subjek yang dapat bertindak sebagai Penuntut Umum, kewenangan Penuntut Umum sejak menerima berkas perkara sampai pelaksanaan putusan, denda damai, wilayah Penuntutan, serta sanksi atas pelanggaran kewenangan atau kode etik.
Pokok Pengaturan
Pasal 64 sampai dengan Pasal 68 menegaskan bahwa Penuntutan berada dalam kerangka sistem penuntutan terpadu di bawah kewenangan Jaksa Agung. Penuntut Umum memiliki kewenangan luas sejak penerimaan berkas, Penahanan, penyusunan dakwaan, pelimpahan perkara, penghentian Penuntutan, penyelesaian alternatif, hingga pelaksanaan putusan. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi wilayah hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kode etik.
Catatan Penerapan
- Periksa dasar kewenangan pejabat yang bertindak sebagai Penuntut Umum, khususnya apabila berasal dari lembaga selain Kejaksaan Republik Indonesia.
- Denda damai hanya dapat digunakan jika memiliki dasar dalam Undang-Undang dan persetujuan Jaksa Agung.
- Penuntutan di luar wilayah hukum memerlukan surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung.
- Pelampauan kewenangan dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, etik, atau pidana.
Rujukan Interpretatif — Anotasi KUHAP 2025
Kedudukan sumber: ringkasan sumber pendukung yang bersifat interpretatif dan non-normatif. Bagian ini tidak menggantikan bunyi pasal, Penjelasan Resmi, maupun sumber hukum yang mengikat.
Ringkasan Isi Anotasi
- Pasal 64 (hlm. 104): Ketentuan Pasal ini menegaskan konsep diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menekankan fungsi penuntutan pada Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Kejaksaan sebagai penuntut tunggal.
- Pasal 65 (hlm. 106): Kewenangan Penuntut Umum dalam KUHAP 2025 diatur secara lebih baik dimana dalam KUHAP 1981 kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum masih terbatas. Kewenangan Penuntut Umum di KUHAP 2025 yang oleh KUHAP 1981 belum diatur, yaitu : melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan, melakukan penyelesaian denda damai, melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif, melakukan Perjanjian Penundaan Penuntutan dan menerima Pengakuan Bersalah.
- Pasal 66 (hlm. 107–108): Ketentuan mengenai denda damai juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam penjelasan UU _ Kejaksaan disebutkan bahwa Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
- Pasal 67 (hlm. 109): Ketentuan dalam Pasal ini menyampaikan bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum hanya dapat menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Akan tetapi dalam hal tertentu, Penuntut Umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukumnya yang harus mendapatkan surat pengangkatan sementara dari Jaksa Agung sebagai Jaksa di daerah hukum Penuntutan dilaksanakan.
- Pasal 68 (hlm. 110): Dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) disepakati agar terhadap Aparat Penegak Hukum tidak hanya Penyelidik dan Penyidik, akan tetapi juga Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini kemudian masuk dalam rumusan Pasal 68 KUHAP 2025.
Batas Penggunaan
- Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
- Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
- Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.
Sumber
Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 104–110.
Catatan Verifikasi
Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.