KUHAP · Pasal 5 sampai dengan Pasal 12

Pasal 6

Penyelidik, Penyidik, dan Penyidik Pembantu

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur kewenangan Penyelidik, jenis dan kedudukan Penyidik, tugas dan wewenang Penyidik, penyerahan berkas perkara, kewenangan Penyidik Pembantu, serta delegasi pengaturan lebih lanjut.

Pasal 6

(1) Penyidik terdiri atas:

a. Penyidik Polri;

b. PPNS; dan

c. Penyidik Tertentu.

(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.

(3) Syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Resmi Pasal 6

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu — Penyelidik

Bagian Kedua — Penyidik dan Penyidik Pembantu

Pasal 5 sampai dengan Pasal 12

Topik Utama

  • Kewenangan Penyelidik
  • Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu
  • Koordinasi dan pengawasan penyidikan
  • Penyerahan berkas perkara, Tersangka, dan barang bukti
  • Penyidik Pembantu

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 6

(1) Penyidik terdiri atas:

a. Penyidik Polri;

b. PPNS; dan

c. Penyidik Tertentu.

(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.

(3) Syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Resmi Pasal 6

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Halaman ini memuat kewenangan Penyelidik, susunan dan kedudukan Penyidik, tugas dan wewenang Penyidik, penyerahan berkas perkara, kewenangan Penyidik Pembantu, serta delegasi pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu.

Ringkasan Materi

  1. Pasal 5 menentukan kewenangan Penyelidik, termasuk tindakan yang hanya dapat dilakukan atas perintah Penyidik.
  2. Pasal 6 menetapkan tiga jenis Penyidik dan menempatkan Penyidik Polri sebagai Penyidik utama untuk semua tindak pidana.
  3. Pasal 7 merinci tugas dan wewenang Penyidik serta pola koordinasi PPNS dan Penyidik Tertentu dengan Penyidik Polri.
  4. Pasal 8 mengatur pembuatan berita acara, penyerahan berkas perkara, serta penyerahan Tersangka dan barang bukti.
  5. Pasal 9 menegaskan lingkup kewenangan Penyidik secara nasional.
  6. Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 mengatur kewenangan, administrasi perkara, dan dasar pengangkatan serta pemberhentian Penyidik Pembantu.

Catatan Penerapan

  • Tindakan Penyelidik pada Pasal 5 ayat (2) harus didasarkan pada perintah Penyidik.
  • Kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu tetap bersumber pada Undang-Undang sektoral yang menjadi dasar hukumnya.
  • Pengecualian koordinasi dalam Pasal 7 ayat (5) hanya berlaku bagi lembaga yang disebut secara tegas.
  • Penyerahan Tersangka dan barang bukti pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan setelah berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum.
  • Audit literal terhadap batang tubuh dan Penjelasan Resmi Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 telah diselesaikan; struktur butir dan tanda baca telah diselaraskan dengan PDF resmi.