KUHAP · Pasal 5 sampai dengan Pasal 12

Pasal 5

Penyelidik, Penyidik, dan Penyidik Pembantu

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur kewenangan Penyelidik, jenis dan kedudukan Penyidik, tugas dan wewenang Penyidik, penyerahan berkas perkara, kewenangan Penyidik Pembantu, serta delegasi pengaturan lebih lanjut.

Pasal 5

(1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;

b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;

c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

d. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan

e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan Penahanan;

b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;

c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; dan

d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

(3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyidik.

(4) Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Resmi Pasal 5

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “media telekomunikasi dan/atau media elektronik” adalah media resmi milik aparat penegak hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf d

Yang dimaksud dengan “melakukan asesmen” antara lain melakukan penilaian terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan keamanan perempuan dan kelompok rentan yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai Korban, Saksi, Tersangka, maupun Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan” antara lain:

  1. memastikan bahwa proses Penyelidikan berjalan dengan memperhatikan kebutuhan khusus, termasuk penyediaan fasilitas pemeriksaan yang ramah perempuan dan anak, pendamping psikologis, Penerjemah, juru bahasa isyarat, atau layanan medis; dan
  2. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam pemenuhan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan.

Huruf e

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data forensik seseorang”, antara lain, foto wajah, retina, asam deoksiribonukleat (DNA), biologi, kimia, fisika dan data odontologi.

Ayat (3)

Ayat (4)

Kedudukan

BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu — Penyelidik

Bagian Kedua — Penyidik dan Penyidik Pembantu

Pasal 5 sampai dengan Pasal 12

Topik Utama

  • Kewenangan Penyelidik
  • Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu
  • Koordinasi dan pengawasan penyidikan
  • Penyerahan berkas perkara, Tersangka, dan barang bukti
  • Penyidik Pembantu

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 5

(1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;

b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;

c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

d. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan

e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan Penahanan;

b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;

c. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; dan

d. membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

(3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyidik.

(4) Penyelidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Resmi Pasal 5

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “media telekomunikasi dan/atau media elektronik” adalah media resmi milik aparat penegak hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf d

Yang dimaksud dengan “melakukan asesmen” antara lain melakukan penilaian terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan keamanan perempuan dan kelompok rentan yang terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai Korban, Saksi, Tersangka, maupun Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan” antara lain:

  1. memastikan bahwa proses Penyelidikan berjalan dengan memperhatikan kebutuhan khusus, termasuk penyediaan fasilitas pemeriksaan yang ramah perempuan dan anak, pendamping psikologis, Penerjemah, juru bahasa isyarat, atau layanan medis; dan
  2. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dalam pemenuhan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan.

Huruf e

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “data forensik seseorang”, antara lain, foto wajah, retina, asam deoksiribonukleat (DNA), biologi, kimia, fisika dan data odontologi.

Ayat (3)

Ayat (4)

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Halaman ini memuat kewenangan Penyelidik, susunan dan kedudukan Penyidik, tugas dan wewenang Penyidik, penyerahan berkas perkara, kewenangan Penyidik Pembantu, serta delegasi pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu.

Ringkasan Materi

  1. Pasal 5 menentukan kewenangan Penyelidik, termasuk tindakan yang hanya dapat dilakukan atas perintah Penyidik.
  2. Pasal 6 menetapkan tiga jenis Penyidik dan menempatkan Penyidik Polri sebagai Penyidik utama untuk semua tindak pidana.
  3. Pasal 7 merinci tugas dan wewenang Penyidik serta pola koordinasi PPNS dan Penyidik Tertentu dengan Penyidik Polri.
  4. Pasal 8 mengatur pembuatan berita acara, penyerahan berkas perkara, serta penyerahan Tersangka dan barang bukti.
  5. Pasal 9 menegaskan lingkup kewenangan Penyidik secara nasional.
  6. Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 mengatur kewenangan, administrasi perkara, dan dasar pengangkatan serta pemberhentian Penyidik Pembantu.

Catatan Penerapan

  • Tindakan Penyelidik pada Pasal 5 ayat (2) harus didasarkan pada perintah Penyidik.
  • Kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu tetap bersumber pada Undang-Undang sektoral yang menjadi dasar hukumnya.
  • Pengecualian koordinasi dalam Pasal 7 ayat (5) hanya berlaku bagi lembaga yang disebut secara tegas.
  • Penyerahan Tersangka dan barang bukti pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan setelah berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum.
  • Audit literal terhadap batang tubuh dan Penjelasan Resmi Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 telah diselesaikan; struktur butir dan tanda baca telah diselaraskan dengan PDF resmi.