Pasal 10
Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.
Pasal 10
Penyelidik, Penyidik, dan Penyidik Pembantu
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur kewenangan Penyelidik, jenis dan kedudukan Penyidik, tugas dan wewenang Penyidik, penyerahan berkas perkara, kewenangan Penyidik Pembantu, serta delegasi pengaturan lebih lanjut.
Penjelasan Resmi Pasal 10
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Yang dimaksud dengan “pelimpahan wewenang dari Penyidik” adalah pelimpahan wewenang Penahanan yang hanya dapat dilakukan atas perintah dari Penyidik kepada Penyidik Pembantu ketika terdapat hambatan letak geografis yang sulit dijangkau, belum ada Penyidik, dan/atau kondisi lain yang dapat diterima menurut kewajaran.
Kedudukan
BAB II — PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Bagian Kesatu — Penyelidik
Bagian Kedua — Penyidik dan Penyidik Pembantu
Pasal 5 sampai dengan Pasal 12
Topik Utama
- Kewenangan Penyelidik
- Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik Tertentu
- Koordinasi dan pengawasan penyidikan
- Penyerahan berkas perkara, Tersangka, dan barang bukti
- Penyidik Pembantu
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 10
Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.
Penjelasan Resmi Pasal 10
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Yang dimaksud dengan “pelimpahan wewenang dari Penyidik” adalah pelimpahan wewenang Penahanan yang hanya dapat dilakukan atas perintah dari Penyidik kepada Penyidik Pembantu ketika terdapat hambatan letak geografis yang sulit dijangkau, belum ada Penyidik, dan/atau kondisi lain yang dapat diterima menurut kewajaran.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan Pengaturan
Halaman ini memuat kewenangan Penyelidik, susunan dan kedudukan Penyidik, tugas dan wewenang Penyidik, penyerahan berkas perkara, kewenangan Penyidik Pembantu, serta delegasi pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu.
Ringkasan Materi
- Pasal 5 menentukan kewenangan Penyelidik, termasuk tindakan yang hanya dapat dilakukan atas perintah Penyidik.
- Pasal 6 menetapkan tiga jenis Penyidik dan menempatkan Penyidik Polri sebagai Penyidik utama untuk semua tindak pidana.
- Pasal 7 merinci tugas dan wewenang Penyidik serta pola koordinasi PPNS dan Penyidik Tertentu dengan Penyidik Polri.
- Pasal 8 mengatur pembuatan berita acara, penyerahan berkas perkara, serta penyerahan Tersangka dan barang bukti.
- Pasal 9 menegaskan lingkup kewenangan Penyidik secara nasional.
- Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 mengatur kewenangan, administrasi perkara, dan dasar pengangkatan serta pemberhentian Penyidik Pembantu.
Catatan Penerapan
- Tindakan Penyelidik pada Pasal 5 ayat (2) harus didasarkan pada perintah Penyidik.
- Kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu tetap bersumber pada Undang-Undang sektoral yang menjadi dasar hukumnya.
- Pengecualian koordinasi dalam Pasal 7 ayat (5) hanya berlaku bagi lembaga yang disebut secara tegas.
- Penyerahan Tersangka dan barang bukti pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan setelah berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum.
- Audit literal terhadap batang tubuh dan Penjelasan Resmi Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 telah diselesaikan; struktur butir dan tanda baca telah diselaraskan dengan PDF resmi.