Pasal 69
Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang Mengadili.
Pasal 69
Pelaksanaan Penuntutan dan Surat Dakwaan
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur kewenangan Penuntutan, tenggang waktu pembuatan surat dakwaan, penghentian Penuntutan, penggabungan perkara, saksi mahkota, kesepakatan saksi mahkota, pelimpahan perkara, syarat formal dan materiil surat dakwaan, penyempurnaan dakwaan, serta biaya Penuntutan.
Penjelasan Resmi Pasal 69
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
BAB III — Penuntutan
Bagian Kedua — Penuntutan
Pasal 69 sampai dengan Pasal 77
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 69
Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang Mengadili.
Penjelasan Resmi Pasal 69
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan Pengaturan
Kelompok ketentuan ini mengatur pelaksanaan Penuntutan, penyusunan dan penyempurnaan surat dakwaan, alasan gugurnya kewenangan menuntut, penggabungan perkara, saksi mahkota dan kesepakatannya, pelimpahan perkara ke pengadilan, serta pembebanan biaya Penuntutan.
Ringkasan Materi
Pasal 69 sampai dengan Pasal 77 membentuk kerangka utama Penuntutan. Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan dalam waktu yang ditentukan, dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan yang limitatif, dapat menggabungkan perkara, serta dapat menggunakan mekanisme saksi mahkota dengan jaminan dan pengawasan pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil; kekurangan syarat materiil mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, dengan kesempatan satu kali untuk diperbaiki.
Catatan Penerapan
- Periksa tenggang waktu 7 Hari untuk pembuatan dakwaan dan 14 Hari untuk pelimpahan perkara.
- Alasan penghentian Penuntutan dalam Pasal 71 bersifat limitatif.
- Penggabungan perkara harus memenuhi salah satu dasar dalam Pasal 72.
- Kesepakatan saksi mahkota wajib tertulis, ditandatangani para pihak, dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri.
- Syarat materiil surat dakwaan adalah uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana, termasuk waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
- Salinan dakwaan dan setiap penyempurnaannya wajib disampaikan kepada pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang.