KUHAP · Pasal 89 sampai dengan Pasal 92

Pasal 90

Bentuk Upaya Paksa dan Penetapan Tersangka

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur jenis Upaya Paksa, syarat dan tata cara Penetapan Tersangka, larangan menimbulkan praduga bersalah, serta bantuan media dan masyarakat dalam pencarian Tersangka.

Pasal 90

(1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

(2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.

(3) Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. identitas Tersangka;

b. uraian singkat perkara; dan

c. hak Tersangka.

(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik segera menerbitkan surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam hal Tersangka merupakan warga negara asing, surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada perwakilan negaranya.

Penjelasan Resmi Pasal 90

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB V — Upaya Paksa

  • Bagian Kesatu: Umum
  • Bagian Kedua: Penetapan Tersangka
  • Cakupan: Pasal 89 sampai dengan Pasal 92

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 90

(1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

(2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.

(3) Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. identitas Tersangka;

b. uraian singkat perkara; dan

c. hak Tersangka.

(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik segera menerbitkan surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam hal Tersangka merupakan warga negara asing, surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada perwakilan negaranya.

Penjelasan Resmi Pasal 90

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Mengatur bentuk Upaya Paksa yang dikenal dalam KUHAP, syarat minimal alat bukti dalam Penetapan Tersangka, bentuk dan isi surat Penetapan Tersangka, pemberitahuan kepada Tersangka, perlakuan terhadap warga negara asing, larangan membentuk praduga bersalah, serta pencarian Tersangka dengan bantuan media dan masyarakat.

Ringkasan Materi

Pasal 89 memperluas dan merinci bentuk Upaya Paksa, termasuk Penetapan Tersangka, Penyadapan, Pemblokiran, dan larangan keluar wilayah Indonesia. Penetapan Tersangka mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti, harus dituangkan dalam surat tertulis, dan diberitahukan paling lama satu Hari sejak surat diterbitkan. Surat tersebut wajib memuat identitas, uraian singkat perkara, dan hak Tersangka.

Catatan Penerapan

  • Keabsahan Penetapan Tersangka bergantung pada terpenuhinya paling sedikit dua alat bukti dan prosedur pemberitahuan tertulis.
  • Surat Penetapan Tersangka harus diperiksa bukan hanya keberadaannya, tetapi juga kelengkapan muatannya.
  • Larangan menimbulkan praduga bersalah perlu diperhatikan dalam konferensi pers, publikasi identitas, penggunaan atribut, dan penyampaian informasi kepada media.
  • Pencarian melalui media dan masyarakat bersifat pemberian informasi, bukan pengalihan kewenangan penegakan hukum kepada masyarakat.