Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 57
Pengaturan Lanjutan Bantuan Teknis Penyidikan
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 57
Cukup jelas.
Kedudukan
BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan
Bagian Keenam — Bantuan Teknis Penyidikan
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 57
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan
Pasal ini menutup Bagian Keenam dengan memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara bantuan teknis Penyidikan.
Pokok Pengaturan
Pelaksanaan bantuan teknis Penyidikan, termasuk laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, digital forensik, dan bantuan teknis lain, memerlukan pengaturan pelaksana dalam Peraturan Pemerintah.
Catatan Penerapan
Pasal ini merupakan norma delegasi. Dalam penerapannya perlu diperiksa Peraturan Pemerintah yang dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 55 sampai dengan Pasal 57.
Rujukan Interpretatif — Anotasi KUHAP 2025
Kedudukan sumber: ringkasan sumber pendukung yang bersifat interpretatif dan non-normatif. Bagian ini tidak menggantikan bunyi pasal, Penjelasan Resmi, maupun sumber hukum yang mengikat.
Ringkasan Isi Anotasi
- Pasal 57 (hlm. 92): Hal-hal teknis yang belum diatur dalam KUHAP 2025 terkait dengan bantuan teknis Penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai bantuan teknis Penyidikan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP Polri juga perlu diatur dengan PP sehingga memudahkan kerjasama lintas-institusi.
Batas Penggunaan
- Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
- Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
- Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.
Sumber
Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 92.
Catatan Verifikasi
Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.