Pasal 54
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan kepada negara.
Pasal 54
Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur hak pelapor, pengadu, Saksi, dan Korban untuk memperoleh pelindungan pada setiap tahap pemeriksaan, termasuk pelindungan khusus tanpa batas waktu, koordinasi dengan lembaga pelindungan Saksi dan Korban, serta pembebanan biaya pelindungan kepada negara.
Pasal 54
Cukup jelas.
Kedudukan
BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan
Bagian Kelima — Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban
Pasal 53 dan Pasal 54
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 54
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban dibebankan kepada negara.
Pasal 54
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan
Ketentuan ini mengatur hak atas pelindungan bagi pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban sejak tahap awal sampai dengan seluruh tahap pemeriksaan, termasuk bentuk pelindungan khusus, koordinasi antarlembaga, tata cara pemberian pelindungan, dan pembiayaannya.
Pokok Pengaturan
Pasal 53 dan Pasal 54 menegaskan bahwa pelindungan bukan hanya diberikan kepada Saksi atau Korban, tetapi juga kepada pelapor dan pengadu. Pelindungan berlaku pada setiap tahap pemeriksaan, dapat diberikan secara khusus tanpa batas waktu apabila diperlukan, dan dilaksanakan melalui lembaga yang berwenang dengan koordinasi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Seluruh biaya pelindungan dibebankan kepada negara.
Catatan Penerapan
- Hak atas pelindungan harus dipertimbangkan sejak laporan atau pengaduan diterima dan tidak hanya setelah perkara masuk persidangan.
- Penilaian kebutuhan pelindungan khusus harus mempertimbangkan bentuk ancaman terhadap pemberian keterangan atau kesaksian.
- Koordinasi dengan lembaga pelindungan Saksi dan Korban perlu terdokumentasi dalam administrasi perkara.
- Pemberian pelindungan dan pembiayaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan Saksi dan Korban.
Rujukan Interpretatif — Anotasi KUHAP 2025
Kedudukan sumber: ringkasan sumber pendukung yang bersifat interpretatif dan non-normatif. Bagian ini tidak menggantikan bunyi pasal, Penjelasan Resmi, maupun sumber hukum yang mengikat.
Ringkasan Isi Anotasi
- Pasal 53 (hlm. 88): KUHAP 2025 menegaskan pelindungan terhadap pelapor, pengadu, saksi, dan/atau Korban. LPSK sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban juga disebutkan secara spesifik dalam KUHAP 2025.
- Pasal 54 (hlm. 88–89): KUHAP 2025 menegaskan komitmen negara untuk memberikan pelindungan kepada pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban termasuk terkait semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelindungan pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban. Bagian Keenam Bantuan Teknis Penyidikan
Batas Penggunaan
- Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
- Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
- Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.
Sumber
Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 88–89.
Catatan Verifikasi
Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.