KUHAP · Pasal 49 sampai dengan Pasal 52

Pasal 52

Pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Penggalian Mayat

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik, dokter, atau Ahli lain; pemeriksaan luka, keracunan, mayat, bedah mayat, penggalian mayat, perlakuan terhadap mayat, serta pembebanan biaya Penyidikan kepada negara.

Pasal 49

(1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan/atau Ahli lainnya.

(2) Permintaan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.

(3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada Ahli kedokteran forensik dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Keterangan yang diberikan oleh Ahli kedokteran forensik dianggap sebagai Keterangan Ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan Ahli kedokteran forensik dianggap hanya sebagai keterangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

(1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada Keluarga Korban.

(2) Dalam hal Keluarga Korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan jelas maksud dan tujuan pembedahan mayat kepada Keluarga Korban.

(3) Dalam hal Keluarga Korban keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Keluarga Korban atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri setelah dilakukan pembedahan mayat.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Pasal 51

Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1).

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

Pasal 52

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dibebankan kepada negara.

Penjelasan Resmi Pasal 52

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan

Bagian Keempat — Penyidikan

Pasal 49 sampai dengan Pasal 52

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 49

(1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik atau dokter dan/atau Ahli lainnya.

(2) Permintaan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.

(3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada Ahli kedokteran forensik dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Ayat (1)

Keterangan yang diberikan oleh Ahli kedokteran forensik dianggap sebagai Keterangan Ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan Ahli kedokteran forensik dianggap hanya sebagai keterangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

(1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada Keluarga Korban.

(2) Dalam hal Keluarga Korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan jelas maksud dan tujuan pembedahan mayat kepada Keluarga Korban.

(3) Dalam hal Keluarga Korban keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Keluarga Korban atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik dapat meminta penetapan dari pengadilan negeri setelah dilakukan pembedahan mayat.

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Pasal 51

Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1).

Penjelasan

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

Pasal 52

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dibebankan kepada negara.

Penjelasan Resmi Pasal 52

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan Pengaturan

Ketentuan ini mengatur pemeriksaan kedokteran forensik dan medis untuk kepentingan pembuktian, termasuk korban luka, keracunan, kematian, bedah mayat, penggalian mayat, tata cara perlakuan terhadap mayat, dan pembebanan biaya Penyidikan.

Ringkasan Materi

Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 mengatur penggunaan pemeriksaan kedokteran forensik dan medis untuk kepentingan pembuktian. Permintaan pemeriksaan harus tertulis dan menyebutkan objek pemeriksaan secara tegas. Bedah mayat dan penggalian mayat harus memperhatikan pemberitahuan kepada Keluarga Korban, penghormatan terhadap mayat, dan ketentuan penetapan pengadilan.

Catatan Penerapan

  1. Permintaan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan menyebutkan jenis pemeriksaan yang diminta.
  2. Bedakan kedudukan keterangan Ahli kedokteran forensik dengan keterangan dokter yang bukan Ahli kedokteran forensik.
  3. Periksa pemberitahuan kepada Keluarga Korban sebelum pembedahan mayat.
  4. Mayat harus diperlakukan dengan penghormatan dan dilabeli sesuai identitas.
  5. Seluruh biaya untuk kepentingan Penyidikan dibebankan kepada negara.