Pasal 51
Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1).
Pasal 51
Pemeriksaan Kedokteran Forensik dan Penggalian Mayat
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur permintaan keterangan kepada Ahli kedokteran forensik, dokter, atau Ahli lain; pemeriksaan luka, keracunan, mayat, bedah mayat, penggalian mayat, perlakuan terhadap mayat, serta pembebanan biaya Penyidikan kepada negara.
Pasal 51
Yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.
Kedudukan
BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan
Bagian Keempat — Penyidikan
Pasal 49 sampai dengan Pasal 52
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 51
Dalam hal untuk kepentingan peradilan Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1).
Pasal 51
Yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan
Ketentuan ini mengatur pemeriksaan kedokteran forensik dan medis untuk kepentingan pembuktian, termasuk korban luka, keracunan, kematian, bedah mayat, penggalian mayat, tata cara perlakuan terhadap mayat, dan pembebanan biaya Penyidikan.
Pokok Pengaturan
Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 mengatur penggunaan pemeriksaan kedokteran forensik dan medis untuk kepentingan pembuktian. Permintaan pemeriksaan harus tertulis dan menyebutkan objek pemeriksaan secara tegas. Bedah mayat dan penggalian mayat harus memperhatikan pemberitahuan kepada Keluarga Korban, penghormatan terhadap mayat, dan ketentuan penetapan pengadilan.
Catatan Penerapan
- Permintaan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan menyebutkan jenis pemeriksaan yang diminta.
- Bedakan kedudukan keterangan Ahli kedokteran forensik dengan keterangan dokter yang bukan Ahli kedokteran forensik.
- Periksa pemberitahuan kepada Keluarga Korban sebelum pembedahan mayat.
- Mayat harus diperlakukan dengan penghormatan dan dilabeli sesuai identitas.
- Seluruh biaya untuk kepentingan Penyidikan dibebankan kepada negara.
Rujukan Interpretatif — Anotasi KUHAP 2025
Kedudukan sumber: ringkasan sumber pendukung yang bersifat interpretatif dan non-normatif. Bagian ini tidak menggantikan bunyi pasal, Penjelasan Resmi, maupun sumber hukum yang mengikat.
Ringkasan Isi Anotasi
- Pasal 49 (hlm. 84): Dalam penyusunan, ketentuan dalam KUHAP 1981 terkait dengan visum dipandang perlu untuk tetap dipertahankan dalam mendukung metode scientific-based evidence. Dalam KUHAP 2025 menggunakan istilah ahli kedokteran forensik.
- Pasal 49 (hlm. 238–239): Sebagaimana pengaturan tentang Pelindungan hak tersangka/terdakwa dan pengaturan tentang Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, KUHAP 2025 perlu mengatur lebih komprehensif tentang Advokat sebagaimana prinsip diferensiasi fungsional yang menegaskan bahwa Advokat memiliki peran sebagai penegak hukum. Pembentuk undang-undang menginginkan adanya pengaturan tentang imunitas Advokat sebagaimana masukan dari berbagai elemen organisasi Advokat dan organisasi lembaga bantuan hukum.
- Pasal 50 (hlm. 85): Hal ini juga diatur dalam KUHAP 1981. Akan tetapi di KUHAP tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan yaitu dalam waktu dua hari.
- Pasal 51 (hlm. 85): Ketentuan tentang ekshumasi atau penggalian mayat telah ada dalam KUHAP 1981. Dalam penyusunan, pasal ini dipertahankan atau masih relevan.
- Pasal 52 (hlm. 86): Hal ini juga diatur dalam KUHAP 1981. Menegaskan komitmen negara dalam proses penyidikan yang dilakukan.
Batas Penggunaan
- Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
- Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
- Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.
Sumber
Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 84–239.
Catatan Verifikasi
Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.