Pasal 32

Kelompok ketentuan ini mengatur hak Tersangka atas Bantuan Hukum dan pendampingan Advokat, tata cara pemeriksaan Tersangka, Saksi, serta Ahli, pencatatan dan penandatanganan berita acara pemeriksaan, pemeriksaan lintas wilayah hukum, dan batas waktu dimulainya pemeriksaan bagi Tersangka yang ditahan.

Pasal 31 sampai dengan Pasal 40 menjamin agar pemeriksaan pada tahap Penyidikan berlangsung dengan penghormatan terhadap hak Tersangka dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Tersangka wajib diberitahu mengenai hak atas Bantuan Hukum dan dapat didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. Keberatan terhadap intimidasi atau pertanyaan menjerat harus dicatat lengkap dalam berita acara. Pemeriksaan Tersangka, Saksi, dan Ahli wajib didokumentasikan, ditandatangani, dan dilaksanakan dengan memperhatikan bahasa, disabilitas, wilayah hukum, serta tenggang waktu yang ditentukan.

1. Pemberitahuan hak atas Bantuan Hukum harus dilakukan sebelum pemeriksaan dimulai.
2. Keberatan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum terhadap intimidasi atau pertanyaan menjerat tidak boleh diringkas dan harus dicatat secara lengkap.
3. Keterangan Tersangka harus dicatat sesuai dengan ucapan yang diberikan dan dilengkapi terjemahan apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia.
4. Saksi yang diajukan Tersangka wajib diperiksa dan keterangannya dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan.
5. Dalam pemeriksaan lintas daerah hukum, berita acara harus dikirim kepada Penyidik yang menangani perkara paling lama 10 Hari sejak pemeriksaan selesai.
6. Berita acara sebagaimana Pasal 39 wajib dibuat paling lama 3 Hari, sedangkan Tersangka yang ditahan harus mulai diperiksa paling lama 1 Hari setelah perintah Penahanan dijalankan.

• Pasal 31 (hlm. 62): Hal ini juga diatur di KUHAP 1981. Dalam KUHAP 1981 disebutkan bahwa didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan dalam KUHAP 2025 langsung disebutkan pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
• Pasal 32 (hlm. 63–64): Di KUHAP 1981 hanya disebutkan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dalam pembahasan di tingkat Panja, DPR meminta agar terdapat jaminan pelindungan terhadap warga negara yang berhadapan dengan hukum yang diatur secara jelas dalam undang-undang.
• Pasal 33 (hlm. 65): Hal ini juga diatur di KUHAP 1981. Keterangan saksi di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak disumpah, kecuali ada alasan yang cukup bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
• Pasal 34 (hlm. 66–67): Beberapa ketentuan dalam pasal ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak diatur di KUHAP 1981. KUHAP 2025 mengatur secara spesifik terkait pelindungan terhadap kelompok rentan.
• Pasal 35 (hlm. 67): Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa penyidik wajib bersikap netral dalam setiap penanganan perkara. Oleh karena itu penyidik wajib memeriksa saksi yang dihadirkan oleh Tersangka untuk diambil keterangannya dan dalam pemeriksaannya, keterangan saksi tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
• Pasal 36 (hlm. 68–69): Hal ini juga diatur dalam KUHAP 1981. Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, dan/atau Saksi setelah membaca dan mengerti isinya, khusus yang tidak bisa baca tulis, Tersangka dan/atau Saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan setelah Penyidik membacakan keterangan Tersangka dan/atau Saksi tersebut.
• Pasal 37 (hlm. 69–70): Hal ini terkait dengan kompetensi relatif penyidik. Bagi Tersangka dan/atau Saksi yang keterangannya bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan Penyidikan, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut, dan berita acara pemeriksaan nya harus diserahkan kepada Penyidik yang melakukan Penyidikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan.
• Pasal 38 (hlm. 70–71): Keterangan Ahli merupakan bagian dari Alat Bukti. KUHAP merupakan bagian dari Alat Bukti.
• Pasal 39 (hlm. 72): Hal ini juga diatur dalam KUHAP 1981. Akan tetapi di KUHAP sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai. akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
• Pasal 40 (hlm. 72–73): Pengaturan ini merupakan penguatan ketentuan dalam KUHAP ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus segera diperiksa oleh penyidik. Ketentuan ini merupakan implementasi dari asas peradilan yang cepat atau tidak menunda-nunda.

• Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
• Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
• Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 62–73.

Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.