KUHAP · Pasal 58 sampai dengan Pasal 63

Pasal 59

Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur prinsip, tahapan, bentuk, dan batas koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum; pemberitahuan dimulainya Penyidikan; penelitian dan pengembalian berkas perkara; Penyidikan tambahan; gelar perkara; penyerahan Tersangka dan barang bukti; serta pengaturan lebih lanjut.

Pasal 59

(1) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam penanganan setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung.

(2) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dimulai dari pengiriman surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dikirim oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.

(3) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum dan setelah hasil Penyidikan dikirimkan Penyidik kepada Penuntut Umum serta wajib dituangkan dalam berita acara.

(5) Koordinasi yang dilakukan setelah hasil Penyidikan dikirimkan Penyidik kepada Penuntut Umum, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap perkara.

(6) Pendapat Penuntut Umum dalam penelitian berkas perkara meliputi aspek formal dan aspek materiel.

(7) Pemberitahuan lengkapnya berkas perkara yang diajukan Penyidik, dituangkan dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh kepala kejaksaan negeri selaku penanggung jawab Penuntutan di wilayah hukum yang bersangkutan.

(8) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Kedudukan

BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan

Bagian Ketujuh — Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum

Pasal 58 sampai dengan Pasal 63

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 59

(1) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam penanganan setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung.

(2) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dimulai dari pengiriman surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang dikirim oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.

(3) Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum dan setelah hasil Penyidikan dikirimkan Penyidik kepada Penuntut Umum serta wajib dituangkan dalam berita acara.

(5) Koordinasi yang dilakukan setelah hasil Penyidikan dikirimkan Penyidik kepada Penuntut Umum, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap perkara.

(6) Pendapat Penuntut Umum dalam penelitian berkas perkara meliputi aspek formal dan aspek materiel.

(7) Pemberitahuan lengkapnya berkas perkara yang diajukan Penyidik, dituangkan dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh kepala kejaksaan negeri selaku penanggung jawab Penuntutan di wilayah hukum yang bersangkutan.

(8) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan.

Pasal 59

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Cakupan

Kelompok ketentuan ini mengatur hubungan kerja antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari pemberitahuan dimulainya Penyidikan sampai dengan penentuan kelengkapan berkas perkara dan pelimpahan Tersangka serta barang bukti.

Pokok Pengaturan

Pasal 58 sampai dengan Pasal 63 membangun koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum sebagai hubungan yang setara, saling melengkapi, dan saling mendukung. Koordinasi dimulai sejak surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan wajib didokumentasikan. Penelitian berkas mencakup aspek formal dan materiel. Apabila berkas belum lengkap, diberikan kesempatan Penyidikan tambahan dalam tenggang waktu tertentu. Jika perbedaan penilaian tetap terjadi, dilakukan gelar perkara yang melibatkan unsur pengawasan dan Ahli.

Catatan Penerapan

  1. Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan wajib dikirim paling lama 7 Hari setelah Penyidikan dimulai.
  2. Koordinasi awal dilakukan paling lama 3 Hari setelah surat pemberitahuan diterima kejaksaan.
  3. Koordinasi setelah hasil Penyidikan diserahkan hanya dapat dilakukan 1 kali untuk setiap perkara.
  4. Penelitian berkas oleh Penuntut Umum mencakup aspek formal dan materiel.
  5. Tenggang waktu Penyidikan tambahan adalah paling lama 14 Hari sejak pengembalian berkas diterima.
  6. Gelar perkara pada Pasal 62 wajib melibatkan Penyidik, pengawas Penyidik, Penuntut Umum, pengawas Penuntut Umum, dan Ahli.
  7. Dalam perbedaan penilaian mengenai kecukupan bukti, Penuntut Umum wajib menentukan kelanjutan perkara paling lama 14 Hari setelah menerima berkas sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (5).

Rujukan Interpretatif — Anotasi KUHAP 2025

Kedudukan sumber: ringkasan sumber pendukung yang bersifat interpretatif dan non-normatif. Bagian ini tidak menggantikan bunyi pasal, Penjelasan Resmi, maupun sumber hukum yang mengikat.

Ringkasan Isi Anotasi

  • Pasal 58 (hlm. 93): Ketentuan mengenai Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum belum diatur secara jelas dan rapi dalam KUHAP 1981. Pasal 58 KUHAP 2025 menjelaskan koordinasi yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum yaitu Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan melibatkan Penuntut Umum dengan cara berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.
  • Pasal 59 (hlm. 95–96): Pasal ini menjelaskan terkait pola koordinasi yang lebih baik antara Penyidik dan Penuntut Umum. Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam penanganan setiap tindak pidana dilakukan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung.
  • Pasal 60 (hlm. 97): Pasal ini menjelaskan terkait Koordinasi yang lebih baik antara Penyidik dan Penuntut Umum terkait pemberitahuan dimulainya Penyidikan. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penyidikan dimulai.
  • Pasal 61 (hlm. 98–99): Pasal ini menjelaskan terkait Koordinasi yang lebih baik antara Penyidik dan Penuntut Umum setelah Penyidikan selesai. Setelah Penyidikan selesai, Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari Penyidik.
  • Pasal 62 (hlm. 101–102): Dengan adanya pengaturan di Pasal ini, kejadian bolak balik perkara tidak akan terjadi lagi. Koordinasi yang lebih baik antara Penyidik dan Penuntut Umum terkait Penyidikan tambahan masih belum lengkap.
  • Pasal 63 (hlm. 102–103): Hal-hal teknis yang belum diatur dalam KUHAP 2025 terkait dengan tata cara koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai tata cara koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP

Batas Penggunaan

  • Anotasi digunakan untuk memahami latar belakang, maksud pembentukan, dan konteks perubahan norma.
  • Apabila anotasi hanya membahas ayat atau aspek tertentu, penjelasannya tidak boleh diperluas ke seluruh pasal.
  • Penerapan hukum tetap harus didasarkan pada bunyi UU Nomor 20 Tahun 2025, Penjelasan Resmi, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan.

Sumber

Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Anotasi KUHAP 2025, hlm. 93–103.

Catatan Verifikasi

Penambahan bagian ini tidak mengubah Status Audit: Selesai karena bagian normatif yang telah diaudit dari sumber resmi tidak diubah.