Pasal 58
Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan melibatkan Penuntut Umum dengan cara berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.
Pasal 58
Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum
RINGKASAN PASAL
Ikhtisar Ketentuan
Mengatur prinsip, tahapan, bentuk, dan batas koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum; pemberitahuan dimulainya Penyidikan; penelitian dan pengembalian berkas perkara; Penyidikan tambahan; gelar perkara; penyerahan Tersangka dan barang bukti; serta pengaturan lebih lanjut.
Penjelasan Resmi Pasal 58
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
Kedudukan
BAB II — Penyelidikan dan Penyidikan
Bagian Ketujuh — Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
Pasal 58 sampai dengan Pasal 63
BUNYI PASAL
Bunyi Pasal
Pasal 58
Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan melibatkan Penuntut Umum dengan cara berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.
Penjelasan Resmi Pasal 58
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Cukup jelas.
UNSUR DELIK
Unsur Delik
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
PUTUSAN MK
Putusan MK
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
YURISPRUDENSI
Yurisprudensi
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
DOKTRIN
Doktrin
Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.
LAINNYA
Lainnya
Cakupan Pengaturan
Kelompok ketentuan ini mengatur hubungan kerja antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari pemberitahuan dimulainya Penyidikan sampai dengan penentuan kelengkapan berkas perkara dan pelimpahan Tersangka serta barang bukti.
Ringkasan Materi
Pasal 58 sampai dengan Pasal 63 membangun koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum sebagai hubungan yang setara, saling melengkapi, dan saling mendukung. Koordinasi dimulai sejak surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dan wajib didokumentasikan. Penelitian berkas mencakup aspek formal dan materiel. Apabila berkas belum lengkap, diberikan kesempatan Penyidikan tambahan dalam tenggang waktu tertentu. Jika perbedaan penilaian tetap terjadi, dilakukan gelar perkara yang melibatkan unsur pengawasan dan Ahli.
Catatan Penerapan
- Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan wajib dikirim paling lama 7 Hari setelah Penyidikan dimulai.
- Koordinasi awal dilakukan paling lama 3 Hari setelah surat pemberitahuan diterima kejaksaan.
- Koordinasi setelah hasil Penyidikan diserahkan hanya dapat dilakukan 1 kali untuk setiap perkara.
- Penelitian berkas oleh Penuntut Umum mencakup aspek formal dan materiel.
- Tenggang waktu Penyidikan tambahan adalah paling lama 14 Hari sejak pengembalian berkas diterima.
- Gelar perkara pada Pasal 62 wajib melibatkan Penyidik, pengawas Penyidik, Penuntut Umum, pengawas Penuntut Umum, dan Ahli.
- Dalam perbedaan penilaian mengenai kecukupan bukti, Penuntut Umum wajib menentukan kelanjutan perkara paling lama 14 Hari setelah menerima berkas sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (5).