Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
RINGKASAN PASAL
Mengatur Korporasi sebagai subjek tindak pidana, pelaku dalam dan di luar struktur, syarat pertanggungjawaban, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta alasan pembenar dan pemaaf bagi Korporasi.
Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.
Buku Kesatu — Aturan Umum
Bab II — Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Bagian Kedua — Pertanggungjawaban Pidana
Paragraf 3 — Pertanggungjawaban Korporasi
BUNYI PASAL
Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.
Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.
Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.
UNSUR DELIK
PUTUSAN MK
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
LAINNYA
Pasal 49 diubah dari rumusan satu ayat menjadi dua ayat. Rumusan baru menegaskan terlebih dahulu bahwa pertanggungjawaban dikenakan terhadap Korporasi, kemudian menentukan bahwa pertanggungjawaban tersebut dapat pula dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.
Penjelasan Pasal 48 diubah menjadi "Cukup jelas". Penjelasan Pasal 49 diubah untuk menegaskan pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
Pasal 45 menetapkan Korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan cakupan badan hukum dan bukan badan hukum. Pasal 46 dan Pasal 47 menentukan orang yang perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh Korporasi, baik yang berada di dalam maupun di luar struktur organisasi.
Pasal 48 memuat dasar atribusi pertanggungjawaban kepada Korporasi. Pasal 49 membedakan tindak pidana oleh Korporasi dari pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 50 memungkinkan Korporasi mengajukan alasan pembenar atau pemaaf yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan.
Surat dakwaan terhadap Korporasi harus menguraikan identitas Korporasi, orang yang melakukan perbuatan, kedudukan atau hubungan orang tersebut dengan Korporasi, lingkup usaha atau kegiatan, serta dasar atribusi menurut Pasal 48.
Tidak cukup hanya membuktikan bahwa pelaku bekerja pada Korporasi. Harus dibuktikan hubungan perbuatan dengan kepentingan atau kegiatan Korporasi dan sekurang-kurangnya salah satu keadaan dalam Pasal 48.
Setelah perubahan Pasal 49, penilaian perlu dipisahkan antara: perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana oleh Korporasi; pertanggungjawaban Korporasi; dan kemungkinan pertanggungjawaban individual pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.
Berkaitan dengan Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 mengenai pidana dan tindakan bagi Korporasi, ketentuan acara pidana mengenai pemeriksaan Korporasi, serta peraturan sektoral yang mengatur pertanggungjawaban pidana Korporasi.