KUHP · Pasal 45 sampai dengan Pasal 50

Pasal 48

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur Korporasi sebagai subjek tindak pidana, pelaku dalam dan di luar struktur, syarat pertanggungjawaban, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta alasan pembenar dan pemaaf bagi Korporasi.

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;

b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;

c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;

d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau

e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 48

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab II — Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Bagian Kedua — Pertanggungjawaban Pidana

Paragraf 3 — Pertanggungjawaban Korporasi

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;

b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;

c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;

e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 48

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 49 diubah dari rumusan satu ayat menjadi dua ayat. Rumusan baru menegaskan terlebih dahulu bahwa pertanggungjawaban dikenakan terhadap Korporasi, kemudian menentukan bahwa pertanggungjawaban tersebut dapat pula dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Penjelasan Pasal 48 diubah menjadi "Cukup jelas". Penjelasan Pasal 49 diubah untuk menegaskan pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pokok Pengaturan

Pasal 45 menetapkan Korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan cakupan badan hukum dan bukan badan hukum. Pasal 46 dan Pasal 47 menentukan orang yang perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh Korporasi, baik yang berada di dalam maupun di luar struktur organisasi.

Pasal 48 memuat dasar atribusi pertanggungjawaban kepada Korporasi. Pasal 49 membedakan tindak pidana oleh Korporasi dari pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 50 memungkinkan Korporasi mengajukan alasan pembenar atau pemaaf yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan.

Catatan Penerapan

Surat dakwaan terhadap Korporasi harus menguraikan identitas Korporasi, orang yang melakukan perbuatan, kedudukan atau hubungan orang tersebut dengan Korporasi, lingkup usaha atau kegiatan, serta dasar atribusi menurut Pasal 48.

Tidak cukup hanya membuktikan bahwa pelaku bekerja pada Korporasi. Harus dibuktikan hubungan perbuatan dengan kepentingan atau kegiatan Korporasi dan sekurang-kurangnya salah satu keadaan dalam Pasal 48.

Setelah perubahan Pasal 49, penilaian perlu dipisahkan antara: perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana oleh Korporasi; pertanggungjawaban Korporasi; dan kemungkinan pertanggungjawaban individual pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 mengenai pidana dan tindakan bagi Korporasi, ketentuan acara pidana mengenai pemeriksaan Korporasi, serta peraturan sektoral yang mengatur pertanggungjawaban pidana Korporasi.