KUHP · Pasal 23 sampai dengan Pasal 30

Pasal 29

Pengulangan dan Tindak Pidana Aduan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

Pasal 29

(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:

a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 29

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab II — Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Bagian Kesatu — Tindak Pidana

Paragraf 6 — Pengulangan

Paragraf 7 — Tindak Pidana Aduan

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 29

(1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:

a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.

Penjelasan Resmi Pasal 29

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Dalam kompilasi KUHP yang mengintegrasikan perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 tidak ditandai mengalami perubahan substansial.

Pokok Pengaturan

Pasal 23 menentukan syarat pengulangan tindak pidana, baik berdasarkan tenggang waktu setelah pelaksanaan pidana maupun karena kewajiban menjalani pidana terdahulu belum kedaluwarsa.

Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 membentuk aturan umum tindak pidana aduan: keharusan penegasan dalam Undang-Undang, pihak yang berhak mengadu, bentuk pengaduan, tenggang waktu, dan akibat penarikan pengaduan.

Catatan Penerapan

Pengulangan harus dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, riwayat pelaksanaan pidana, waktu tindak pidana baru, serta jenis dan ancaman pidana tindak pidana terdahulu dan tindak pidana baru.

Untuk tindak pidana aduan, pemeriksaan formal harus memastikan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, diajukan kepada Pejabat berwenang, masih dalam tenggang waktu, dan belum ditarik kembali secara sah.

Pengaduan berbeda dari laporan biasa karena memuat pemberitahuan sekaligus permohonan agar pelaku dituntut. Ketidakabsahan pengaduan dapat memengaruhi kewenangan penuntutan.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 58 huruf c dan Pasal 59 mengenai pemberatan karena pengulangan, Pasal 132 ayat (1) huruf f mengenai gugurnya kewenangan penuntutan karena penarikan pengaduan, serta ketentuan delik aduan khusus dalam Buku Kedua KUHP.