KUHP · Pasal 23 sampai dengan Pasal 30

Pasal 23

Pengulangan dan Tindak Pidana Aduan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pengulangan tindak pidana serta syarat, pihak yang berhak, cara, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan dalam tindak pidana aduan.

Pasal 23

(1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:

a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau

b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

Penjelasan Resmi Pasal 23

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab II — Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Bagian Kesatu — Tindak Pidana

Paragraf 6 — Pengulangan

Paragraf 7 — Tindak Pidana Aduan

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 23

(1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:

a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau

b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

Penjelasan Resmi Pasal 23

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Dalam kompilasi KUHP yang mengintegrasikan perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 tidak ditandai mengalami perubahan substansial.

Pokok Pengaturan

Pasal 23 menentukan syarat pengulangan tindak pidana, baik berdasarkan tenggang waktu setelah pelaksanaan pidana maupun karena kewajiban menjalani pidana terdahulu belum kedaluwarsa.

Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 membentuk aturan umum tindak pidana aduan: keharusan penegasan dalam Undang-Undang, pihak yang berhak mengadu, bentuk pengaduan, tenggang waktu, dan akibat penarikan pengaduan.

Catatan Penerapan

Pengulangan harus dibuktikan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, riwayat pelaksanaan pidana, waktu tindak pidana baru, serta jenis dan ancaman pidana tindak pidana terdahulu dan tindak pidana baru.

Untuk tindak pidana aduan, pemeriksaan formal harus memastikan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, diajukan kepada Pejabat berwenang, masih dalam tenggang waktu, dan belum ditarik kembali secara sah.

Pengaduan berbeda dari laporan biasa karena memuat pemberitahuan sekaligus permohonan agar pelaku dituntut. Ketidakabsahan pengaduan dapat memengaruhi kewenangan penuntutan.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 58 huruf c dan Pasal 59 mengenai pemberatan karena pengulangan, Pasal 132 ayat (1) huruf f mengenai gugurnya kewenangan penuntutan karena penarikan pengaduan, serta ketentuan delik aduan khusus dalam Buku Kedua KUHP.