KUHP · Pasal 75 sampai dengan Pasal 77

Pasal 76

Pidana Pengawasan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur syarat penjatuhan pidana pengawasan, syarat umum dan syarat khusus, akibat pelanggaran masing-masing syarat, serta mekanisme pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan.

Pasal 76

(1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.

(2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.

(3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus berupa:

a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau

b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.

(4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal terpidana melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan.

(6) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.

(7) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana berkelakuan baik berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Resmi Pasal 76

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "terpidana" adalah klien pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan "menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu" adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 76

(1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.

(2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.

(3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus berupa:

a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau

b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.

(4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal terpidana melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan.

(6) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.

(7) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana berkelakuan baik berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Resmi Pasal 76

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "terpidana" adalah klien pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan "menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu" adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 76 diubah berdasarkan Pasal VII angka 8 UU Nomor 1 Tahun 2026 menjadi 8 (delapan) ayat. Perubahan antara lain menambahkan syarat bahwa pidana pengawasan dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana, menambahkan pengecualian pada ayat (5), serta menyesuaikan penomoran dan rumusan ketentuan pelaksanaan.

Pasal 77 diubah berdasarkan Pasal VII angka 9 UU Nomor 1 Tahun 2026. Rumusan lama yang terdiri atas 2 (dua) ayat mengenai pelaksanaan pidana pengawasan ketika terpidana melakukan Tindak Pidana diganti dengan ketentuan pencabutan pidana pengawasan karena pelanggaran syarat umum.

Pasal 75 tidak diubah.

Pokok Pengaturan

Pasal 75 menentukan ruang penjatuhan pidana pengawasan. Pasal 76 mengatur lamanya pidana pengawasan, syarat umum dan syarat khusus, akibat pelanggaran syarat, serta mekanisme pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan. Pasal 77 mengatur pencabutan pidana pengawasan apabila terpidana melanggar syarat umum.

Catatan Penerapan

  1. Tindak Pidana harus diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  2. Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
  3. Pidana pengawasan hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.
  4. Syarat umum wajib ditetapkan dalam putusan; syarat khusus dapat ditetapkan. Jika syarat khusus ditetapkan, rumusannya harus dinyatakan secara jelas dalam putusan.
  5. Akibat pelanggaran syarat umum harus dinilai berdasarkan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 77.
  6. Pelanggaran syarat khusus tanpa alasan yang sah memerlukan usul jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, Pasal 70 mengenai pembatasan pidana penjara, serta ketentuan pelaksanaan pidana dan pemasyarakatan.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-10 dan dilanjutkan dengan Pidana Denda pada Pasal 78–84.