KUHP · Pasal 75 sampai dengan Pasal 77

Pasal 75

Pidana Pengawasan

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur syarat penjatuhan pidana pengawasan, syarat umum dan syarat khusus, akibat pelanggaran masing-masing syarat, serta mekanisme pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan.

Pasal 75

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Penjelasan Resmi Pasal 75

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 75

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

Penjelasan Resmi Pasal 75

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 76 diubah berdasarkan Pasal VII angka 8 UU Nomor 1 Tahun 2026 menjadi 8 (delapan) ayat. Perubahan antara lain menambahkan syarat bahwa pidana pengawasan dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana, menambahkan pengecualian pada ayat (5), serta menyesuaikan penomoran dan rumusan ketentuan pelaksanaan.

Pasal 77 diubah berdasarkan Pasal VII angka 9 UU Nomor 1 Tahun 2026. Rumusan lama yang terdiri atas 2 (dua) ayat mengenai pelaksanaan pidana pengawasan ketika terpidana melakukan Tindak Pidana diganti dengan ketentuan pencabutan pidana pengawasan karena pelanggaran syarat umum.

Pasal 75 tidak diubah.

Pokok Pengaturan

Pasal 75 menentukan ruang penjatuhan pidana pengawasan. Pasal 76 mengatur lamanya pidana pengawasan, syarat umum dan syarat khusus, akibat pelanggaran syarat, serta mekanisme pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan. Pasal 77 mengatur pencabutan pidana pengawasan apabila terpidana melanggar syarat umum.

Catatan Penerapan

  1. Tindak Pidana harus diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
  2. Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
  3. Pidana pengawasan hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.
  4. Syarat umum wajib ditetapkan dalam putusan; syarat khusus dapat ditetapkan. Jika syarat khusus ditetapkan, rumusannya harus dinyatakan secara jelas dalam putusan.
  5. Akibat pelanggaran syarat umum harus dinilai berdasarkan Pasal 76 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 77.
  6. Pelanggaran syarat khusus tanpa alasan yang sah memerlukan usul jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, Pasal 70 mengenai pembatasan pidana penjara, serta ketentuan pelaksanaan pidana dan pemasyarakatan.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-10 dan dilanjutkan dengan Pidana Denda pada Pasal 78–84.