KUHP · Pasal 64 sampai dengan Pasal 67

Pasal 66

Jenis Pidana Pokok, Tambahan, dan Khusus

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur klasifikasi pidana, urutan pidana pokok, jenis pidana tambahan, kedudukan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana pokok untuk tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 66

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

a. pencabutan hak tertentu;

b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;

c. pengumuman putusan hakim;

d. pembayaran ganti rugi;

e. pencabutan izin tertentu; dan

f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.

(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

(6) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pidana pokok untuk Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Penjelasan Resmi Pasal 66

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 66

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

a. pencabutan hak tertentu;

b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;

c. pengumuman putusan hakim;

d. pembayaran ganti rugi;

e. pencabutan izin tertentu; dan

f. pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.

(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

(6) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pidana pokok untuk Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Penjelasan Resmi Pasal 66

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 66 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6). Ayat baru tersebut menentukan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf f merupakan pidana pokok untuk Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah. Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 67 tidak diubah.

Pokok Pengaturan

Pasal 64 mengelompokkan pidana menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Pasal 65 merinci pidana pokok dan urutan berat-ringannya. Pasal 66 merinci pidana tambahan serta kedudukan khusus pemenuhan kewajiban adat bagi Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 67 menetapkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Catatan Penerapan

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih apabila pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Setelah perubahan tahun 2026, pemenuhan kewajiban adat setempat berfungsi sebagai pidana pokok khusus untuk Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 68 dan pasal-pasal berikutnya mengenai pelaksanaan jenis pidana, Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 mengenai pidana mati, serta Pasal 597 mengenai Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-06 dan dilanjutkan dengan ketentuan Pidana Penjara mulai Pasal 68.