KUHP · Pasal 96 sampai dengan Pasal 97

Pasal 97

Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan, nilai kesetaraannya, akibat jika tidak dipenuhi, serta kemungkinan penjatuhannya walaupun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana.

Pasal 97

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

Penjelasan Resmi Pasal 97

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 97

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

Penjelasan Resmi Pasal 97

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Cukup jelas.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

Pasal 96 dan Pasal 97 serta penjelasannya tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.

Nilai Kategori Denda yang Dirujuk

Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3) merujuk pidana denda kategori II. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1), kategori II berarti pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.

Pasal 96 menggunakan frasa “sebanding dengan” dan “setara dengan” kategori II. Bagian ini hanya menjelaskan nominal kategori yang dirujuk dan tidak mengubah bunyi norma Pasal 96.

Nilai tersebut berlaku pada tanggal verifikasi 20 Juli 2026 berdasarkan Pasal 79 ayat (1). Penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana Pasal 79 ayat (2), apabila diterbitkan, harus dimutakhirkan pada bagian ini.

Pokok Pengaturan

Pasal 96 dan Pasal 97 mengatur pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan bagi tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai kesetaraannya, akibat jika tidak dipenuhi, dan kemungkinan penjatuhannya meskipun tidak tercantum dalam rumusan Tindak Pidana.

Catatan Penerapan

  1. Penerapan Pasal 96 dan Pasal 97 harus terlebih dahulu memastikan terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2).
  2. Pemenuhan kewajiban adat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana.
  3. Amar putusan perlu merumuskan secara jelas bentuk kewajiban adat, pihak atau komunitas terkait, tata cara pelaksanaan, dan akibat apabila kewajiban tidak dipenuhi.
  4. Kategori II yang dirujuk Pasal 96 bernilai pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.
  5. Jika kewajiban adat tidak dipenuhi, berlaku penggantian dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan kategori II.
  6. Penggantian dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial berlaku jika ganti rugi sebagaimana Pasal 96 ayat (3) tidak dipenuhi.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 2 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat, Pasal 66 ayat (1) huruf f mengenai pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan, Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 mengenai pidana pengawasan, Pasal 79 mengenai kategori denda, dan Pasal 85 mengenai pidana kerja sosial.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-15 dan dilanjutkan dengan pidana mati pada Pasal 98 dan seterusnya.