KUHP · Pasal 86 sampai dengan Pasal 90

Pasal 86

Pencabutan Hak Tertentu

Selesai

RINGKASAN PASAL

Ikhtisar Ketentuan

Mengatur jenis hak yang dapat dicabut, syarat keterkaitan dengan tindak pidana, serta jangka waktu dan mulai berlakunya pencabutan hak tertentu.

Pasal 86

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;

b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;

e. hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;

f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau

g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Penjelasan Resmi Pasal 86

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada yang tercantum dalam pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi.

Hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau pelindungan masyarakat.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

Kedudukan

Buku Kesatu — Aturan Umum

Bab III — Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan

Bagian Kedua — Pidana dan Tindakan

Paragraf 1 — Pidana

BUNYI PASAL

Bunyi Pasal

Pasal 86

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;

b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;

e. hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;

f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau

g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Penjelasan Resmi Pasal 86

Penjelasan resmi. Bagian berikut bukan bagian dari rumusan norma pasal.

Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada yang tercantum dalam pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi.

Hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau pelindungan masyarakat.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

UNSUR DELIK

Unsur Delik

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

PUTUSAN MK

Putusan MK

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

YURISPRUDENSI

Yurisprudensi

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

DOKTRIN

Doktrin

Informasi pada bagian ini belum tersedia atau belum dipetakan dari sumber data.

LAINNYA

Lainnya

Perubahan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2026

  1. Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 tidak diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026.
  2. Pasal 90 diubah oleh Pasal VII angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2026.
  3. Pada Pasal 90 ayat (1) huruf b, frasa “untuk waktu tertentu” ditempatkan setelah “pidana penjara”, sehingga norma konsolidasi berbunyi “dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu, pidana tutupan, atau pidana pengawasan”.
  4. Bagian Bunyi Pasal di atas hanya memuat norma yang berlaku setelah konsolidasi.

Pokok Pengaturan

Pasal 86 memuat daftar limitatif hak yang dapat dicabut. Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 mengatur syarat khusus pencabutan berdasarkan hubungan hak dengan tindak pidana. Pasal 90 mengatur lama dan saat mulai berlakunya pencabutan hak.

Catatan Penerapan

  1. Pencabutan hak tertentu merupakan pidana tambahan dan bukan akibat otomatis dari pidana pokok.
  2. Amar putusan harus menyebut secara tegas hak yang dicabut dan lamanya pencabutan.
  3. Hak yang dicabut harus termasuk daftar limitatif dalam Pasal 86 dan memenuhi syarat Pasal 87, Pasal 88, atau Pasal 89.
  4. Pencabutan hak tidak boleh mengakibatkan kematian perdata.
  5. Untuk Pasal 90 ayat (1) huruf b, gunakan rumusan hasil perubahan UU Nomor 1 Tahun 2026.
  6. Masa pencabutan mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keterkaitan Pasal

Berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) huruf a mengenai pencabutan hak tertentu sebagai pidana tambahan, Pasal 51 mengenai tujuan pemidanaan, Pasal 65 mengenai pidana pokok, dan ketentuan khusus di luar KUHP yang dapat menentukan lain.

Urutan

Halaman ini berkode KUHP-B1-BAB03-13 dan dilanjutkan dengan perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan pada Pasal 91 dan seterusnya.